Breaking News:

Kenaikan Harga Rokok Dianggap Mengancam Kelangsungan Industri Hasil Tembakau

Setiap 1 persen penurunan volume produksi rokok yang dialami pabrikan rokok berpita cukai, berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rok

ist
Karyawan pabrik rokok -kebijakan kenaikan harga rokok selama ini lebih berdampak pada industri hasil tembakau (IHT), daripada penurunan angka prevalensi merokok.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda menilai kebijakan kenaikan harga rokok selama ini lebih berdampak pada industri hasil tembakau (IHT), daripada penurunan angka prevalensi merokok. 

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) FEB-UB, kenaikan tarif cukai dan harga rokok dalam jangka pendek maupun panjang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan IHT. 

Menurut Candra, setiap 1 persen penurunan volume produksi rokok yang dialami pabrikan rokok berpita cukai, berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 0,1 persen dalam jangka pendek. 

“Sedangkan setiap 1 persen kenaikan harga rokok ilegal, berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 0,48 persen dalam jangka panjang,” ujar Candra dalam acara bertema Merajut Kebijakan di Sektor Industri Hasil Tembakau yang Berkeadilan, secara virtual, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Larangan Promosi Rokok Dikritik: Penegakan Pemakaian Masker Jauh Lebih Penting

Ia mengatakan, peredaran rokok ilegal juga menyebabkan negara berpotensi mengalami kehilangan penerimaan dari CHT maupun penerimaan pajak lainnya seperti PPn atau pajak daerah. 

Hasil estimasi menunjukkan, semakin tinggi jumlah peredaran rokok ilegal, maka potensi hilangnya penerimaan CHT juga akan semakin meningkat. 

“Pada tahun 2019, ketika jumlah peredaran rokok ilegal turun signifikan, angka potensi hilangnya penerimaan CHT juga turut mengalami penurunan yang signifikan,” ujarnya. 

Dalam konteks inilah, PPKE FEB-UB merekomendasikan agar pemerintah berkomitmen melakukan rembug bersama dengan semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka menentukan peta jalan (Roadmap) kebijakan yang berkeadilan. 

“Roadmap ini diharapkan menjadi guidance para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan terkait cukai IHT ke depan memberikan rasa keadilan dan tetap menjaga kesinambungan IHT,” ucap Candra.
 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved