Breaking News:

Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol, Begini Pendapat Industri dan DPR

Minuman beralkohol dikategorikan barang dalam pengawasan, tidak boleh dijual dekat rumah sakit dekat rumah ibadah sampai sekolah

IST
Diskusi RUU Minuman Beralkohol yang diselenggarakan FKGM-NU Banten, di Lebak, Banten, Kamis (23/9/2021). 

Sehingga, kata Ika, kalau dilihat keseluruhan, apakah betul sangat simpang siur dan apakah betul tidak kuat, pihaknya sebagai anggota dari industri dengan sangat yakin bisa mengatakan bahwa minuman beralkohol mempunyai lebih dari 200 aturan.

"Peraturan dari hulu ke hilir, baik itu di investasi, produksi, promosi, distribusi, dan konsumsi bahkan cukai. Air kran yang tiba di pabrik sampai konsumen ada formulir yang kita isi. Untuk tau betul ke mana barang itu beredar, sebetulnya sudah sangat ketat. Jadi ketika ada kesannya alkohol itu merajalela itu yang kita pertanyakan. Alkohol jenis apa yang merajalela itu," paparnya. 

M. Faiz Aziz dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, menjelaskan perbandingan konsumsi alkohol dari beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam di dunia, dimana Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang masih rendah.

“Negara yang menerapkan larangan maupun yang menerapkan pengendalian konsumsi alkohol, ternyata lebih banyak konsumsi alkohol terjadi di negara yang menerapkan larangan konsumsi minol seperti Qatar (1,59 liter) dan Turki yang konsumsi perkapitanya (2,05 liter) atau Brunei (0,48 liter). Indonesia justru menjadi negara terendah konsumsi alkoholnya sekitar (0,39 liter) perkapita," katanya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Surya Vandiantara menyoroti soal pelarangan minuman beralkohol secara daring. Menurutnya hal itu justru berdampak negatif karena menghilangkan akses minuman beralkohol legal pada konsumen yang membutuhkan.

"Saat ini penjualan minuman beralkohol secara daring sudah terjadi dilapangan. Namun, perlu adanya peraturan yang tepat guna dalam rangka melindungi keamanan konsumen," papar Surya.

Tak hanya itu, Surya menilai penjualan minuman beralkohol secara daring dapat diatur dan diawasi secara komprehensif dengan adanya digitalisasi dan maraknya sistem marketplace yang hari ini ramai di masyarakat.

"Mulai dari memastikan hanya penjual berizin hingga siapa yang boleh secara legal membeli minuman beralkohol misalnya verifikasi usia via KTP melalui platform digital," katanya. 

Sedangkan praktisi hukum Ridwan Darmawan mengatakan terkait RUU Minol sebenarnya pemerintah melalui Perpres 74 Tahun 2013 sudah mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. 

"Disana sudah diatur sedemikian rupa terkait soal golongan dan apa itu Minol, disana juga diatur soal pengendalian dan dinyatakan minuman beralkohol masuk dalam kategori barang dalam pengawasan, Pengawasan dalam apa, ya baik pengadaannya, produksinya atau dari mananya barang itu didapatkan," katanya. 

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved