Breaking News:

Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional Berdampak Positif Bagi Indonesia

Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) menyepakati sistem pajak internasional baru

Penulis: Reynas Abdila
IST
Ilustrasi. Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional Berdampak Positif Bagi Indonesia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) menyepakati sistem pajak internasional baru.

Di antaranya pajak digital yang dinamakan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau dua pilar utama sebagai fondasi pemajakan ekonomi digital.

Kedua, perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10 persen keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka di negara lain harus membayarkan pajak kepada negara tempat mereka beroperasi dan juga negara asal.

Head of Tax Grant Thornton Indonesia Tommy David mengatakan, kesepakatan tersebut memiliki harapan yang sangat positif bagi Indonesia.

“Kita tentunya perlu terus sambil mengamati bagaimana penerapan dan perkembangannya. Kita perlu juga terus berkreasi memikirkan apa yang dapat membuat kita tetap menarik dimata investor asing,” kata Tommy, Senin (18/10/2021).

Dia menegaskan, setiap negara umumnya ingin terlihat menarik dimata para pelaku bisnis termasuk juga para penanam modal asing. 

Dan ini akhirnya mungkin bukan hanya menyangkut aspek perpajakan yang perlu dinamis, tapi juga terkait aspek lainnya yang lebih luas lagi sebagaimana juga telah banyak dibicarakan diberbagai kesempatan, misalnya menyangkut kepastian hukum, stabilitas politik.

“Sedangkan bagi pelaku bisnis international maupun yang bertransaksi dengan pebisnis internasional, mungkin akan timbul kebutuhan untuk mengikuti terus perkembangan peraturan-peraturan perpajakan terkait dengan perkembangan di atas,” urainya.

Baca juga: Sektor Perpajakan Perlu Dioptimalkan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menyambut baik hasil keputusan tersebut.

Menurutnya, penetapan tarif pajak yang baru diharapkan dapat menghilangkan persaingan tarif pajak yang tidak sehat sehingga dapat menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif. 

Indonesia berpeluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15 persen.

 
“Kesepakatan tersebut akan berdampak positif kepada negara pasar seperti Indonesia karena berkesempatan mendapat alokasi hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar,” kata Menkeu.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved