Breaking News:

Garuda Indonesia Merugi

Legislator Senayan Minta Pemerintah Tak Buru-buru Geser Garuda dengan Pelita Air

Kementerian BUMN, diminta tidak terburu-buru mengganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional. 

Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Krishadiyanto
Pesawat Garuda di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (12/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, diminta tidak terburu-buru mengganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional. 

Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi mengatakan, utang Garuda memang besar sekali senilai Rp 70 triliun, tetapi saat ini sedang melakukan negosiasi dengan kreditur dan lessor atau perusahaan penyewa pesawat.

"Kalau bicara Pelita, itu masih jauh prosesnya, perlu izin rute dan lainnya," kata Intan saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, Garuda Indonesia sudah menjadi flag caririer di mata dunia penerbangan.  "Harus diupayakan yang terbaik, meski memang utangnya besar," ucap Intan. 

Dia menyarankan, setelah Garuda berhasil melakukan negosiasi dengan kreditur, maka fokus untuk penerbangan domestik yang pasarnya sangat besar.

Baca juga: Siap Gantikan Peran Garuda, KPK Ingatkan Jangan Ada Korupsi di Pelita Air Service

"Pasar domestik besar, meski infrastruktur sudah ada seperti Trans Sumatera tapi masih besar pasarnya untuk penerbangan ini. Jadi nanti fokus ke domestik saja," ucap politikus PAN itu.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan rencana menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau GIAA.

Baca juga: Anggota DPR: Pertahankan Nama Garuda, Jangan Diganti Pelita 

Persiapan Pelita Air sebagai maskapai berjadwal ini untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh Garuda tak berjalan mulus.

"Kalau mentok ya kita tutup (Garuda), tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,’" kata Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved