Kata Jokowi Soal Terhambatnya Investasi yang Ingin Masuk ke Pertamina dan PLN: Ada di Birokrasi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut ada banyak banyak investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN.

Akan tetapi, kata Jokowi, ruwetnya birokrasi menghambat investasi masuk ke PLN dan Pertamina.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahannya di hadapan direksi dan komisaris PLN dan Pertamina.

"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini antre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Pertamina dan PLN Siapkan Transisi Energi

Baca juga: BIN Disebut Kecolongan Terkait Farid Okbah Pernah Bertemu Jokowi

"Saya ini orang lapangan, ya. Saya kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit, nggak jalan-jalan," lanjutnya.

Untuk itu, ia berpesan kepada pihak PLN dan Pertamina untuk terus berbenah dengan profesionalisme.

"Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu, saudara-saudara miliki," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya.

"Bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," tuturnya.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tapi yang logis, karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," tambahnya.

Baca juga: Profil Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, Pernah Minta Jokowi Didenda soal Kerumunan

Baca juga: Setelah Nikel, Jokowi Akan Hentikan Ekspor Bauksit dan Tembaga, Berikut Alasannya

Jokowi meminta kepada Pertamina dan PLN untuk tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi. Karena apa? Ya itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ungkapnya. 

Artinya, PLN dan Pertamina pun harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.

"Jangan, sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden berpesan agar kedua perusahaan pelat merah itu lebih terbuka lagi.

"Kesempatan investasi di PLN dan Pertamina terbuka sangat lebar kalau saudara-saudara juga terbuka, membuka pintunya lebar-lebar, keterbukaan itu yang saya inginkan, yang diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja," ucapnya.

Jokowi Minta Pertamina dan PLN Siapkan Transisi Energi

Diberitakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau.

“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda."

"Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

"Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” lanjutnya.

Jokowi mengatakan,penyiapan transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan.

Baca juga: PLN Operasikan Dua Proyek Kelistrikan Baru, TKDN Capai 61 Persen

Oleh karena itu, Jokowi meminta untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya guna memperkuat fondasi menuju transisi energi.

“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” ucap Presiden.

Ia menambahkan, suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67 persen.

Kemudian, bahan bakar atau fuel 15 persen, dan gas 8 persen.

Jokowi menilai apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang (currency) Indonesia.

“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” jelasnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait PLN dan Pertamina