Breaking News:

UU Cipta Kerja

Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku Sepenuhnya, Tak Ada Satu Pasal yang Dibatalkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku Sepenuhnya, Tak Ada Satu Pasal yang Dibatalkan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Jokowi menegaskan bahwa seluruh pasal yang ada di UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Seperti diketahui MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusi dengan syarat perbaikan dalam waktu paling lambat dua tahun.

"Seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," ujar Jokowi saat konferensi pers, Senin (29/11/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan akan menghormati putusan MK. Ia pun telah memerintahkan kepada jajaran menterinya untuk melakukan revisi dan perbaikan secepatnya.

Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan berlakunya UU Cipta Kerja pasca putusan MK bersifat limitatif atau terbatas. Kuasa Hukum KSPI Said Salahudin menerangkan hal itu tercantum pada amar putusan ketujuh.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Jajaran Menteri Revisi UU Cipta Kerja Secepatnya

Pada amar putusan tersebut terdapat dua substansi mengenai pembatasan pemberlakuan UU Cipta Kerja. Pertama UU Cipta Kerja berlaku tetapi tidak bisa mengeluarkan kebijakan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Serta substansi kedua yakni menangguhkan aturan UU Cipta Kerja dan turunannya yang bersifat strategis dan berdampak luas. Penangguhan tersebut membuat penundaan pemberlakuan poin yang sudah ada.

"Kalau itu sudah bersifat strategis dan berdampak luas maka harus ditangguhkan, apa (itu) ditangguhkan, ditunda pelaksanaannya," jelas Said Salahudin.

Sebagai informasi bunyi amar ketujuh putusan MK yakni menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi KSPI, KSPSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).
Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi KSPI, KSPSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). (Danang Triatmojo)
Halaman
123
Sumber: Kontan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved