Breaking News:

Proyek Investasi Lamban, Anggota Komisi VI DPR Minta Menteri BUMN Evaluasi Komisaris Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir melakukan evaluasi terhadap Komisaris PT Pertamina

Penulis: Reynas Abdila
Istimewa
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN, Andre Rosiade. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir melakukan evaluasi terhadap Komisaris PT Pertamina (Persero). 

Hal itu menyusul komplain Presiden Joko Widodo terkait lambannya realisasi proyek investasi di Pertamina.

"Kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes kenapa proyek di Pertamina ini lamban,” kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (2/12/2021).

“Saya mendengar, itu lambat karena untuk proyek di atas 30 juta dollar AS Direksi Pertamina butuh persetujuan Komisaris," sambungnya.

Andre memberi contoh sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan Komisaris antara lain proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban.

Menuturnya, Direksi PT Pertamina harus mengunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari Komisaris Pertamina terkait dua proyek tersebut.

"Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban itu persetujuan Komisarisnya menunggu sampai 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan Komisaris tutrunnya 6 bulan lebih,” ucap Andre.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Ada 6 BUMN Berstatus Tbk Tapi Kinerja Sahamnya Tidak Optimal

“Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan Presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik di dalam BUMN kita," imbuhnya.

Andre menilai, tindakan Komisaris PT Pertamina ini telah menghambat realisasi proyek investasi di Pertamina

Tindakan itu juga dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi. 

"Ini perlu dievaluasi Pak Menteri. Saya mengusulkan bahwa proyek Pertamina di atas Rp 1 triliunlah yang perlu diberikan persetujuan oleh Komisaris. Itu pertama," kata Andre.

"Kedua, persetujuan Komisaris itu harus ada jangka waktu yang jelas. Misal satu bulan untuk mengevaluasi, menginvestigasi, proyek itu. Bukan batas waktunya gak jelas. Sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan.”

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved