Idul Adha 2022

Jelang Idul Adha Pemerintah Harus Pro Aktif Tangani PMK Hewan Ternak

Dia menjelaskan penanganan wabah PMK seperti menangani pandemi covid-19 di antaranya tidak saling lempar tanggung jawab, koordinasi bagus dan cepat.

Editor: Hendra Gunawan
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pengelola Sunnah Farm memberi pakan hewan kurban yang dijual di Jalan Ciganitri, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (20/6/2022). Di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku (PMK), Sunnah Farm berupaya mencegah hewan kurban yang dijualnya bebas dari penyakit, di antaranya dengan karantina 14 hari di tempat asal hewan sebelum pengiriman, pemeriksaan kesehatan, pemberian multi vitamin, dan penyemprotan kandang dengan disinfektan oleh petugas dari dinas peternakan. Sementara harga hewan kurban di tempat ini bervariasi, untuk domba harga perekornya dari Rp 2,4 juta hingga Rp 7,5 juta, sedangkan untuk sapi dari Rp 18 juta hingga Rp 24 juta per ekor. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus pro aktif dalam penanganan penyakit mulut dan kuku(PMK) pada hewan ternak.

Apalagi saat ini menjelang Idul Adha, kalau bisa pemerintah menangani PMK seperti pandemi covid-19.

"Kerja Satgas Penanganan PMK ini terus terang saja kita belum tahu. Nah sebisa mungkin ini kayak pandemi, pemerintah harus proaktif, kalau perlu real-time setiap hari ada komunikasi ke publik apakah menggunakan media televisi punya pemerintah atau apa," kata Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam pernyataannya, Kamis(23/6/2022) malam.

Baca juga: Berkaca pada Penanganan Covid-19, Berikut Upaya Pemerintah Tangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

"Terutama peternak kecil yang masih jauh ya dari akses misalnya perbantuan dan seterusnya. Saya kira perlakuannya mirip dengan Covid-19. Saya setuju dengan (perintah Jokowi) itu, karena ini sama," tambahnya.

Sebab, Luluk, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh wabah PMK itu sangat besar. "Apalagi, para peternak kita masih banyak peternak kecil hidup mereka berakhir ketika kena PMK ini," ujarnya.

Dia menjelaskan penanganan wabah PMK seperti menangani pandemi covid-19 di antaranya tidak saling lempar tanggung jawab, koordinasi bagus dan cepat.

Baca juga: 97 Bangkai Kambing Dibuang di Sungai Serang Semarang, Terjangkit PMK hingga Pelaku Diupah Rp100 Ribu

"Dan harus efektif dan efisien. Kemudian ada sistem yang memonitor kerja-kerja ini sudah sampai mana nih," ujarnya.

Kemudian, kata dia, vaksinnya sudah sampai mana.

"Di tingkat desa kan ada pemerintah daerah, ada bupati, memimpin koordinasi dengan kepala desa dan seterusnya sampai tingkat RT RW, bikinlah brosur pengumuman disebar ditempel di balai desa, libatkan kalau perlu organisasi pemuda kemasyarakatan atau apalah," pungkasnya.(Willy Widianto)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved