Besok Minyak Goreng Rakyat Kemasan Diluncurkan, Zulkifli Hasan Klaim Sebagai Terobosan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan Rapat Kerja Perdana Kementerian Perdagangan bersama Komisi VI DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan akan meluncurkan Minyak Goreng Rakyat Kemasan dengan harga 14.000 yang dinamai Minyak Kita.

"Saya hari ini ingin memberi tahu kepada Teman-teman di DPR RI khususnya Komisi VI bahwa besok saya akan meluncurkan inovasi saya sebagai Menteri yaitu Minyak Kita. Ini adalah terobosan Kemendag sebagai salah satu upaya agar minyak goreng ini bisa terdistribusi dengan murah dan aman karena sudah sesuai dengan BPOM dan SNI,” jelas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Rapat Kerja Bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali, dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Setelah memaparkan mengenai terbosan terbaru minyak kita, Mendag Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa dengan adanya minyak goreng rakyat kemasan ini dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan stok serta mempermudah proses distribusi agar merata sampai ke pelosok negeri.

“Dengan adanya Minyak Goreng Rakyat kemasan ini akan mempermudah proses distribusi, menjaga kebersihan sampai ke tangan konsumen. Minyak kita ini akan disalurkan melalui berbagai mitra dari Kemendag, dengan harapan dapat tersalurkan dengan baik serta tetap dengan harga terjangkau yaitu 14.000,” terang Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan melanjutkan, sampai hari ini Harga Minyak Goreng Eceran Tertinggi di Jawa Bali sudah sesuai kebijakan Pemerintah.

Hal ini menjadi bukti kinerja yang baik karena sesuai dengan arahan Presiden, Mendag ditugasi untuk menyelesaikan kasus minyak goreng selama 1 bulan.

"Kemarin kan saat dilantik saya dikasih Amanah oleh Pak Presiden untuk menyelesaikan kasus minyak goreng dalam waktu 1 Bulan, sekarang-kan baru 2 Minggu sudah 14.000 untuk Jawa-Bali. Dengan diluncurkannya Minyak kita, saya harap 2 Minggu ke depan harga minyak goreng sudah di bawah 14.000 untuk seluruh Indonesia,” tutur Zulkifli Hasan.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru Senin, 4 Juli 2022: Fortune, Sovia, Sania hingga Bimoli

Mendag Zulkifli Akan Ubah Minyak Goreng Curah Jadi Kemasan Secara Bertahap

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan mengubah secara bertahap minyak goreng curah menjadi kemasan sederhana agar lebih higienis dikonsumsi masyarakat.

"Saya tidak mengatakan dihapus, tapi harus lebih baik saja, jangan bilang dihapus, tidak ada. Jalan keluarnya seperti kemasan sederhana," papar Zulkifli usai meninjau Pasar Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (16/6/2022).

Menurutnya, mengubah minyak goreng curah menjadi kemasan tidak bisa dilakukan pada saat ini, di mana harga komoditas tersebut sedang tinggi.

Baca juga: Sepanjang Juni 2022 Pemerintah Berhasil Salurkan 81,72 Persen Minyak Goreng Curah Rakyat

"Kalau curah dihapus, ini belum siap, tambah rusak lagi, bertahap. Harus jelas peta jalannya, kemasan perlu waktu dua, tiga, lima bulan ke depan," paparnya.

Dalam memastikan minyak goreng curah sesuai harga eceren tetinggi (HET) Rp 14 ribu per liter, Zulkifli pun menyebut pemerintah akan terus melakukan operasi pasar dan mendorong produsen memasok tempat yang kekurangan.

"Kami akan keliling titik yang rawan dan melakukan pemetaan titik yang rawan ini," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus minyak goreng curah secara bertahap. Sebagai gantinya, semua minyak goreng curah akan berganti dengan kemasan sederhana.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan seusai menghadiri Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10/6/2022).

“Nanti secara bertahap kita akan hilangkan curah menuju kemasan sederhana. Karena curah itu kurang higienis. Itu yang akan kita lakukan,” ujar Luhut.

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali, dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Distribusi Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Diminta Dikaji Ulang

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi Pedulilindungi dan NIK perlu untuk dikaji ulang.

Menurutnya, cara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.

“Bayangkan orang datang ke tempat pembelian lalu ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu ternyata dapat," urai politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam rilisnya, Selasa (28/6/2022).

"Hal ini bisa berujung pada kegaduhan di lapangan. Harusnya mereka yang datang ke toko adalah mereka yang memang berhak,” urainya.

Baca juga: 130 Perusahaan Sudah Terdaftar di SIMIRAH 2 untuk Program Minyak Goreng Curah Rakyat

Deddy mengatakan bahwa Kemendag harus menjelaskan dan mensosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli migor tersebut.

Di sisi lain, penggunaan KTP yang tidak mengacu pada Kartu Keluarga (KK) juga berpotensi menimbulkan gaduh karena volume yang ditetapkan cukup besar, 10 kg per KTP per hari.

"Ini bisa mendorong penimbunan dan alokasi di setiap titik itu habis dalam waktu singkat, sehingga tidak banyak bisa mendapatkan," ucapnya.

Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi karena selisih harga dengan minyak goreng kemasan masih cukup tinggi.

Deddy menegaskan cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Saat ini pasokan melimpah dan bahkan pabrik kelapa sawit sudah tidak mampu menampung produksi.

"Tanpa tata kelola rantai pasok yang baik dan mekanisme distribusi yang benar, persoalan minyak goreng tidak akan pernah terselesaikan secara fundamental dan merugikan semua, ujar Deddy.

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali, dan Sumatera Sudah Rp 14.000

“Saat ini yang terpenting adalah membanjiri pasar domestik dan memperlancar proses ekspor agar mekanisme pasar bekerja. Hal ini akan mendorong keseimbangan supply dan demand serta mendorong harga turun secara wajar,” tukas dia.

Deddy berharap agar pemerintah berpikir secara sistemik dan menata ekosistem sawit dan minyak goreng secara fundamental, tidak selalu berpikir ad hoc dan parsial.

Saat ini kerugian dialami semua pihak, terutama pelaku perkebunan skala sedang dan petani sawit rakyat, tidak ada yang mendapat keuntungan dari kekacauan ini selain mafia migor. (Tribunnews.com/Kontan)