INDEF: Perbaikan Ekosistem Bisnis Kunci Pemerataan Hilirisasi Tambang Mineral Bisa Maksimal

Ekonom Senior INDEF Drajad Wibowo menyoroti persoalan hilirisasi tambang mineral yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Ekonom Senior INDEF Drajad Wibowo. Ekonom Senior INDEF Drajad Wibowo menyoroti persoalan hilirisasi tambang mineral yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior INDEF Drajad Wibowo menyoroti persoalan hilirisasi tambang mineral yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan saat pertemuan para ekonom dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

“Kritik dan saran tentu ada, kita perlu memperbaiki ekosistem bisnis menjadi kunci agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal,” kata Drajad saat dikonfirmasi, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak.

Baca juga: Dorong Hilirisasi, Perbankan Dukung Industri Pengolahan Nikel CNI Group

Dia menilai betapa panjang dan beratnya perjuangan hilirisasi di Indonesia.

“Sejak tahun 2000an saya sudah berteriak soal industri hilir. Di DPR 2004-2009, meskipun tidak ikut pansus, saya ikut mendorong hilirisasi dalam RUU Minerba,” ucapnya.

Drajad menuturkan bahwa Pramono Anung salah satu tokoh kunci hilirisasi dari Fraksi PDIP saat itu.

“Yang kami lakukan hanya bicara dan berdebat. Itu saja tekanannya sudah super berat,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pakar PAN ini memberi contoh kongkret adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja.

Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar 1.6-2.1 miliar dolar AS sedangkan tahun 2019 ekspornya 7.9 miliar dolar AS.

Baca juga: Petani Akan Dapat Akses Pemasaran dan Pembiayaan Hilirisasi Produk Sawit

Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi 11.3 miliar dolar AS (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi USD 21.4 milyar pada 2021.

“Itu semua tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang / membatasi ekspor bijih nikel pada 2020,” kata Drajad.

“Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa,” sambungnya.

Drajad melihat Presiden memiliki political will yang sangat kuat untuk hilirisasi, tanpa itu belum tentu RI berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa.

Apalagi, Presiden tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi.

“Manfaat hilirisasi jelas. Nilai tambah naik signifikan, ini mendorong pertumbuhan, neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah,” tukasnya.

Menurutnya, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun RI tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas yang tertinggal.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved