Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Hati-hati Kendalikan Harga dan Ketersediaan BBM

Hadapi inflasi tinggi beberapa bulan belakangan, Mulyantomeminta pemerintah berhati-hati mengendalikan harga dan ketersediaan BBM.

Penulis: chaerul umam
Ist
Ilustrasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Menghadapi kondisi inflasi yang tinggi beberapa bulan belakangan, anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto, meminta pemerintah berhati-hati mengendalikan harga dan ketersediaan BBM. Pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan BBM di berbagai wilayah dengan harga yang terjangkau, 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadapi kondisi inflasi yang tinggi beberapa bulan belakangan, anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto, meminta pemerintah berhati-hati mengendalikan harga dan ketersediaan BBM.

Pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan BBM di berbagai wilayah dengan harga yang terjangkau, dengan begitu kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. 

"Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di tengah tingkat inflasi yang tinggi sekarang ini. Khususnya untuk BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite yang digunakan masyarakat luas," kata Mulyanto, dalam keterangan yang diterima, Senin (15/8/2022).

"Jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah malah membuat masyarakat semakin menderita. Apalagi beban pandemi Covid-19 terhadap masyarakat belum hilang benar," lanjutnya.

Sebab, menurut Mulyanto, kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki pengaruh kuat dan efek berantai pada kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya secara luas.  

Kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat terhadap BBM bersubsidi berpotensi membuat inflasi semakin tidak terkendali.

"Kenaikan BBM dan LPG non subsidi saja ternyata memiliki andil yang signifikan bagi kenaikan inflasi di bulan Juli 2022 lalu. Apalagi kalau yang naik adalah BBM bersubsidi," ucapnya.

Mulyanto menambahkan, apa yang disampaikan Ketua BPS perlu menjadi perhatian kita, bahwa inflasi sebesar 4,94 persen secara tahunan pada bulan Juli 2022 adalah rekor tertinggi sejak Oktober 2015.

"Ini kan lampu merah buat ekonomi kita. Apalagi dari angka inflasi tersebut, kelompok harga yang peningkatannya cukup besar adalah dari kelompok bahan makanan, yakni mencapai 10,47 persen," kata Mulyanto.  

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Batasi Pembelian BBM Bersubsidi

Pemerintah harus ekstra hati-hati soal ini, karena inflasi dari kelompok bahan makanan ini tidak dapat diatur oleh pemerintah. 

Selain itu, kelompok bahan makanan ini adalah komponen barang yang langsung terkait dengan perut masyarakat.  

Kenaikan harga BBM secara langsung akan menaikkan biaya proses dan transportasi bahan makanan, yang ujung-ujungnya akan menaikan harga bahan makanan tersebut.

"Kalau masyarakat lapar, mereka dapat melakukan tindakan yang tidak terkendali. Selain itu, tingginya inflasi pada komoditas pangan berisiko besar bagi peningkatan kemiskinan nasional," ujar Mulyanto

Untuk diketahui, tekanan inflasi domestik yang terus menguat disebabkan oleh kenaikan harga energi dan pangan global.

Kenaikan harga energi, menurut BPS, antara lain dapat diredam lewat pemberian subsidi oleh pemerintah.

Ini bertujuan agar kenaikan harga energi dunia tidak ikut dirasakan konsumen.
 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved