Pemerintah Dinilai Perlu Perbanyak Kebijakan untuk Mudahkan Kelas Menengah Miliki Hunian

Pemerintah diminta membuat kebijakan yang lebih masif dalam memudahkan masyarakat kelas menengah memiliki hunian.

Editor: Sanusi
Ascent Futuretech
Ilustrasi properti. berdasarkan data pencarian properti di Rumah.com, minat konsumen terhadap properti terus meningkat. Pada kuartal kedua tahun ini, kata Marine, pencarian terhadap properti dengan harga di atas Rp 1 miliar mendominasi dengan persentase sebesar 55 persen. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta membuat kebijakan yang lebih masif dalam memudahkan masyarakat kelas menengah memiliki hunian.

Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan, berdasarkan data pencarian properti di Rumah.com, minat konsumen terhadap properti terus meningkat.

Pada kuartal kedua tahun ini, kata Marine, pencarian terhadap properti dengan harga di atas Rp 1 miliar mendominasi dengan persentase sebesar 55 persen.

Baca juga: Gandeng Pengembang Properti, BTN Fasilitasi KPR 6 Ribu Unit Rumah

"Tingginya minat konsumen terhadap properti kelas menengah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah, sehingga memungkinkan lebih banyak kelas menengah untuk bisa memiliki hunian," kata Marine dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).

Ia menyebut, respons pemerintah untuk memudahkan kelas menengah perlu dilakukan karena golongan tersebut tidak terjangkau fasilitas subsidi, namun penghasilannya masih pas-pasan untuk mencicil rumah non-subsidi.

"Sebagai contoh, penghasilan kelas menengah di Jabodetabek berada pada rentang Rp 7 juta sampai Rp 15 juta. Dengan penghasilan tersebut, berdasarkan kalkulator keterjangkauan Rumah.com, idealnya mereka mencicil rumah dengan harga Rp 500 jutaan," paparnya.

Baca juga: Kebijakan Pemerintah Permudah Miliki Rumah Dongkrak Permintaan Properti

"Namun, data Rumah.com menunjukkan bahwa harga properti di kawasan Jabodetabek untuk tipe 36/72 berada pada kisaran Rp 600 jutaan, sehingga di atas kemampuan ideal mereka," sambunt Marine.

Ia menyebut, faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan pelaku properti adalah perpanjangan pemberlakuan stimulus Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang masih berlaku hingga akhir September 2022 dan perpanjangan kebijakan uang muka alias down payment (DP) nol persen hingga akhir Desember 2022.

"Kenaikan indeks harga, suplai, maupun permintaan pada kuartal kedua 2022 menunjukkan bahwa outlook pasar properti nasional mulai normal kembali setelah tertahan pada kuartal pertama 2022," katanya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved