Pesan-pesan Penting Jokowi kepada KADIN Indonesia: dari Hilirisasi Mineral Sampai Digitalisasi UMKM

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan diskusi dengan pimpinan KADIN pusat dan daerah Indonesia serta 34 Ketua KADIN Provinsi di acara perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 RI di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Presiden Jokowi mengatakan, meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, Indonesia harus tetap waspada, realistis namun tetap optimis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045.

“Saya berharap kita semua dapat terus berperan aktif dan berkontribusi nyata dalam upaya membangun perekonomian daerah dan nasional ke depan bersama-sama, dengan mengubah tantangan-tantangan global menjadi sebuah peluang melalui kolaborasi inklusif antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat luas,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta KADIN Indonesia dan seluruh KADIN Provinsi bergerak memajukan ekonomi, terutama di sektor pangan yang memiliki potensi besar, baik  komoditas pangan seperti jagung, beras dan sorgum yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara di tengah ancaman krisis pangan dunia.

Presiden juga meminta KADIN membangun sektor pertanian dalam negeri dengan dukungan teknologi dan inovasi pertanian.

"Tahun lalu ada 6 negara yang membatasi ekspor pangannya, sekarang 23 negara. Semua menyelamatkan pangannya masing-masing. Seharusnya ya seperti itu. Maka itu perlu disyukuri dengan diterimanya sedrtifkkat IRRI bahwa ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras dimulai sejak 2019," ujar Presiden.

Baca juga: Ketua Kadin Arjad Rasjid Ungkap Kekhawatiran Tenaga Admin Digantikan Dengan Otomatisasi di 2030

"Kita harus waspada iya, harus hati-hati iya, Tapi saya tidak mau ada pesimisme. Dalam kondisi sesulit apapun pasti ada peluang dan yang bisa memanfaatkan peluang itu adalah entrepreneur, bapak ibu sekalian," kata Presiden.

Presiden juga mendorong KADIN berperan dalam program hilirisasi tambang mineral strategis yang dijalankan pemerintah agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor bahan mineral mentah.

“Untuk sektor SDA, misalnya pertambangan dan mineral, saya berharap KADIN Indonesia juga mendukung program hilirisasi, jangan lagi ekspor bahan mentah," ujar Presiden.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Arsjad Rasjid Menegaskan Komitmen KADIN Indonesia Soal Kesejahteraan Buruh

"Saya tahu di Kadin ini banyak yang punya tambang-tambang termasuk ketuanya. Ini sudah tidak bisa direm. Nikel yang dulu rame kita stop ekspor 3 tahun lalu. Lalu banyak yang datang ke saya bilang tidak siap. Kalau kita menunggu siap dulu, mau kapan. Kita dibawa ke sidang WTO digugat, bawa saja ke WTO, nggak masalah. Ada 1,1 miliar USD, kurang lebih 16 triliun impor nikel kita," kata Presiden.

Presiden menambahkan, di 2021 impor nikel Indonesia melompat jadi 306 triliun. "Ini yang kita semuanya harus sadar, tidak lagi kita berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah. jangan kaget nanti saya stop ekspor bauksit, tembaga timah," tegas Presiden.

"Keberhasilan nikel ini harus diikuti tambang-tambang lain untuk hilirisasi sehingga mempercepat peningkatkan ekonomi. Negara-negara seluruh dunia membutuhkan tambang dan mineral kita, kita paksa mereka untuk bikin industri hilir di sini,” lanjut Presiden.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi KADIN Indonesia dalam membantu UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Saat ini, presiden mendorong UMKM masuk ke e-katalog agar dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan nasional.

Presiden juga ingin memastikan agar semua proyek yang bersumber dari APBN, APBD dan BUMN digunakan untuk membeli produk dalam negeri utamanya dari UMKM dengan nilai komitmen belanja mencapai Rp897 triliun.

"Total ada 64 juta UMKM kita, ajak mereka semuanya ke ekosistem digital. Ajak mereka juga ke e-katalog. Ini juga tugas Kadin yang di daerah. E-katalog ini kita buka semuanya agar ada pembelian produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai dari APBN," ujar Presiden.

Menurut Jokowi, KADIN Indonesia memiliki posisi untuk menentukan dan mengerahkan potensi dunia usaha demi mengakselerasi ekonomi Indonesia melalui advokasi informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang ekonomi kepada dunia usaha.

Baca juga: Kadin Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Hadirkan Solusi Rantai Pasok Perikanan Tangkap

Karena itu Jokowi meminta KADIN Indonesia selalu menyampaikan masukan, solusi, serta rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, isu lokal, nasional dan internasional yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia serta mendukung agenda prioritas pembangunan Indonesia.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, meskipun risiko resesi Indonesia masih dinilai rendah, dunia usaha harus tetap mempersiapkan diri dalam mengantisipasinya dengan mengubah tantangan-tantangan global menjadi sebuah peluang.

"Terlebih, di 2024 Indonesia akan merayakan pesta demokrasi. Semua pemimpin bangsa diharapkan untuk bersama-sama menjaga kestabilan politik dan ekonomi sebelum, selama dan setelah pesta demokrasi melalui ajang Bertanding untuk Bersanding,” ujar Arsjad Rasjid.

Arsjad menambahkan KADIN Indonesia optimis, Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melihat fundamental perekonomian Indonesia yang bagus melalui beberapa upaya yang sudah dilakukan KADIN untuk mendorong percepatan ekonomi Indonesia.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, KADIN Indonesia sudah berkomitmen dalam mendukung dan berpartisipasi penuh dalam program-program pemerintah seperti mendukung transisi energi melalui KADIN Net Zero Hub untuk mendukung komitmen Net Zero di tahun 2060," ujarnya.

KADIN juga mendorong percepatan digital ekonomi, terutama bagi UMKM dengan membentuk wikiwirausaha dan pendampingan kemitraan close loop.

Baca juga: Kadin Soroti Kinerja Ekspor dan Investasi Sektor Perikanan Indonesia yang Masih Relatif Kecil

Selain itu, KADIN juga mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Indonesia serta mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menggelar diskusi dengan lebih dari 200 sektor usaha dan asosiasi bisnis terkait investasi di IKN.

KADIN juga telah melakukan reformasi struktural dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap UU HPP, menyampaikan masukkan dari pelaku usaha untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja dan HPP, serta dialog sosial dan menandatangani MOU dengan berbagai serikat pekerja seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Konfederasi Seluruh Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) demi mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan sejahtera.