Wapres Maruf Amin Apresiasi BPK dalam Menjaga Akuntabilitas Keuangan Negara 

Menurut Ma'ruf Amin dalam proses pemulihan ekonomi, pemerintah membutuhkan dukungan lembaga audit untuk memastikan program sentral terlaksana

Istimewa
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin. Menurut Maruf Amin pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat, yang membutuhkan kesiapan dan fleksibilitas supaya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, berbagai krisis yang terjadi bertubi-tubi saat ini, mengharuskan semua negara untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. 

Di mana anggaran publik harus direlokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa, termasuk dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat, yang membutuhkan kesiapan dan fleksibilitas supaya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara," ujarnya dalam kegiatan SAI20 Summit secara virtual, Senin (29/8/2022).

Baca juga: BPK Turut Andil di G20 Soal Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sektor Publik 

Menurut Maruf Amin dalam proses pemulihan ekonomi, pemerintah membutuhkan dukungan lembaga audit untuk memastikan program-program sentral dapat terlaksana di jalur yang tepat. 

Di antaranya reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, dan sistem ketahanan bencana, serta industri pariwisata dan investasi menuju ekonomi hijau. 

Ma'ruf mengungkapkan, krisis telah mengamplifikasi risiko terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan, dengan melebarnya disparitas kesejahteraan. 

Karena itu, sebagai mitra strategis pemerintah, lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis.

Baca juga: Ombdusman RI Ingin Bikin Opini Pengawasan Mirip WTP Milik BPK

"Memastikan penanganan krisis tidak menyebabkan pencapaian agenda-agenda besar pemerintah, termasuk pembangunan berkelanjutan mengalami kemandekan apalagi kemunduran," pungkas Ma'ruf.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved