Pemerintah Dukung Pegiat UMKM Naik Kelas Lewat Teknologi Digital

Moeldoko mengungkapkan, pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden

Ist
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (1/9/2022). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera mengurus izin usahanya dan beralih ke digital.

Hal tersebut diungkapkan oleh Moeldoko di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (1/9/2022).

“Agar UMKM Indonesia bisa segera naik kelas,” ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).

Moeldoko mengungkapkan, pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga: Perluas Pemasaran Produk UMKM, KAI Sediakan Etalase dan E-Katalog

Pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP No 7/2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan kemitraan.

“Contohnya soal perizinan. Pemerintah sudah berikan kemudahan untuk mengurus izin secara online lewat OSS RBA. Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya," ucap Moeldoko.

Dia memastikan, pemerintah sangat berpihak kepada UMKM. Sebab, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen.

Saat pandemi memukul sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau lainnya.

Baca juga: Menparekraf Latih Pelaku UMKM Agar Tangguh Hadapi Gejolak Ekonomi

“Selain berupa bantuan langsung tunai, pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM, agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.

“Selama ini pemerintah sudah dorong KUR dengan jumlah besar. Tapi sayang serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar,” jelas Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Aspikmas) Kabupaten Banyumas, Pujiyanto mengungkapkan, Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas.

Saat ini, imbuh dia, total anggota Aspikmas sebanyak 5 ribu lebih yang tersebar di 27 kecamatan.

“Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB,” papar Pujiyanto.

“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak,” pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved