Asumsi RAPBN 2023 Tak Realistis, Ekonom: Penolakan Harga BBM Masih Berlarut Hingga Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 terlalu berat.

Piter menyebut asumsi yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR yakni pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 3,6 persen menjadi tidak realistis.

“Tidak realistis apabila gejolak politik dan ekonomi menolak kenaikan BBM subsdi sekarang ini terus berlarut-larut hingga tahun depan,” kata Piter saat dihubungi Tribun Network, Selasa (13/9/2022).

Menurut, Dosen Perbanas ini ada sejumlah catatan yang harus dituntaskan pemerintah agar asumsi itu dapat terwujud.

Baca juga: Ekonom: Asumsi Makro RAPBN 2023 Tidak Realistis Jika Gejolak Kenaikan Harga BBM Berlarut-larut

Piter menegaskan, persoalan kenaikan harga BBM subsidi sudah mereda pada akhir tahun 2022 sehingga bisa mengungkit daya beli masyarakat

“Pemerintah bisa memulai semuanya dari baru di tahun 2023,” urainya.

Dia juga menilai target penurunan defisit APBN di bawah tiga persen akan memberatkan anggaran negara.

Kata Piter, defisit yang ditekan seperti kondisi pra pandemi malah berdampak pada inflasi dan yang menanggung masyarakat kecil.

“Menurut saya pemerintah fokus saja bagaimana menjaga perekonomian menghadapi gejolak ekonomi global dan pandemi, bukan fokus menurunkan defisit,” tuturnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian pemerintah seharusnya melakukan langkah strategis.

Huda menilai, masih banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk menjadi bantalan sosial.

“Jadi langkah pertama harusnya memang pengurangan beban anggaran yang tidak urgent salah satunya adalah infrastruktur,” ucapnya.

Ekonom muda ini menegaskan project-project yang tidak perlu untuk dilakukan dalam waktu dekat antara lain pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Kedua project ini sebetulnya perlu dilakukan penghapusan lalu dananya dialihkan untuk subsidi atau belanja sosial,” imbuhnya.

Inflasi Lebih Tinggi

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, asumsi dasar makro telah dibahas terlebih dahulu di Komisi XI dan disepakati dalam rapat dengan Banggar DPR RI.

Baca juga: RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Adapun rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu sebagai perwakilan dari pemerintah.

"Hasil keputusan asumsi dasar ekonomi makro di Komisi XI yang dikirimkan kepada Badan Anggaran sebagai acuan kami, dan acuan itu kami terima," ujarnya dalam rapat panja Banggar DPR terkait asumsi dasar RAPBN 2023, Senin (12/9/2022).

Said menyebut pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan mencapai 5,3 persen.

Kemudian inflasi lebih tinggi dari perkiraan dalam Nota Keuangan yang sebesar 3,3 persen menjadi 3,6 persen.

Baca juga: Masih Ada Covid, Anggaran Kesehatan Dipatok Rp 169,8 Triliun di RAPBN 2023

Nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai Rp 14.800 per dollar AS di 2023, lebih tinggi dari asumsi awal dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 14.750 per dollar AS.

Demikian suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 7,9 persen di tahun depan.

"Apakah (asumsi dasar makro RAPBN 2023) dapat setujui, bapak ibu sekalian?" tanya Said dalam rapat yang disahuti pernyataan setuju para peserta rapat.

"Alhamdulillah, asumsi sementara ini selesai," tutupnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)