Pertamina Dorong UMK Binaan Bergabung ke Platform Digital Untuk Genjot Omzet

Sekitar 150 UKM binaan Pertamina Palangkaraya sejak Mei 2022 menggunakan  marketplace Pasar Digital (PaDI) UMKM untuk memasarkan produknya.

Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin
dok. Pertamina
Sekitar 150 usaha mikro kecil (UMK) yang bergabung di Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya sejak Mei 2022 menggunakan  marketplace Pasar Digital (PaDI) UMKM untuk memasarkan produknya. Omzet penjualan mereka naik hingga 10 persen per bulan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekitar 150 usaha mikro kecil (UMK) yang bergabung di Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya sejak Mei 2022 menggunakan  marketplace Pasar Digital (PaDI) UMKM untuk memasarkan produknya.

Omzet penjualan mereka naik hingga 10 persen per bulan.

Vice President CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman, mengungkapkan Pertamina terus mendorong UMK binaan untuk tergabung dalam platform digital PaDI UMKM. Dia berharap UMK berperan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.  

“Pandemi menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat turun drastis, banyak yang terkena efisiensi hingga terhentinya usaha. Pertamina mendorong UMK untuk tumbuh dan berpedan dalam pemulihan ekonomi,” katanya.

Menurut Fajriah, penerbitan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuka peluang bagi UMK dan koperasi untuk mengikuti pengadaan pemerintah hingga Rp 15 miliar.

Peluang bagi UMK semakin besar karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang meminta 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN menggunakan produk dalam negeri.

“Dua kebijakan ini mendorong industri bisa tumbuh, memberi lapangan pekerjaan yang banyak, dan tentunya mensejahterakan masyarakat.  Hadirnya PaDI UMKM tentunya dapat merealisasikan kedua kebijakan pemerintah dimaksud,“ ujarnya.

Baca juga: Hingga Kuartal Ketiga 2022, Restock Salurkan Pendanaan untuk UMKM Rp 1,4 Triliun

Dia menegaskan, PaDI UMKM juga banyak memberikan manfaat bagi UMK binaan Pertamina, BUMN maupun pemerintah.

UMK akan mendapatkan kemudahan akses pasar yang lebih luas, e-commerce baik skala lokal maupun global, pembiayaan/permodalan dan insight bagi UMK untuk peningkatan kualitas produk.

“Bagi BUMN, PaDI UMKM akan memudahkan perbelanjaan pemenuhan kebutuhan kantor dengan seller yang terverifikasi dan jelas. Sedangkan bagi pemerintah, adanya PaDI UMKM dapat menjadi dasar yang kuat untuk program peningkatan ekonomi rakyat, dengan akurasi validitas data UMK,” ujarnya.

Baca juga: Nilai Transaksi Lokapasar pada 2021 Capai Rp 403 Triliun, Kontribusinya Didominasi Pelaku UMKM

Pengamat ekonomi menilai UMK harus terus didampingi agar mampu menjaga kualitas produk yang dijualnya.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Berly Martawardaya, mengatakan agar berdampak maksimal mendukung pertumbuhan UMK, pengelola lokapasar PaDI UMKM harus aktif menjaring produsen barang.

Pelaku usaha UMK juga perlu dibekali pelatihan yang baik untuk menjaga kualitas barang dan jasa yang dijualnya.

“Mereka (UMK) harus didampingi misalnya untuk membuat foto dan deskripsi produk yang bagus supaya menarik bagi pembeli. Yang mahal mungkin promosikan marketplace supaya masyarakat mau mengunduh aplikasi dan atau mengunjungi website-nya untuk bertransaksi,” katanya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved