Jumat, 22 Agustus 2025

Bertemu Menteri P2MI, Pengurus APJATI Paparkan 6 Fokus Program Kerja ke Depan

APJATI bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding diskusi peningkatan perlindungan PMI kedepan.

Penulis: Chaerul Umam
ist
Jajaran pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, di Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta, Jumat (6/12/2012). / istimewa 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, di Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta, Jumat (6/12/2012).

Ketua Umum APJATI Said Saleh Alwaini mengungkapkan, pertemuanya merupakan silaturahmi dan perkenalan dengan menteri P2MI dan jajaran pengurus APJATI yang baru dibawah kepemimpinanya tersebut. 

"Hari ini silaturahmi dan perkenalan antara kami pengurus APJATI yang baru dengan pak menteri, kami juga berdiskusi terkait potensi penempatan dan peningkatan pelindungan PMI kedepan," kata Said Saleh. 


Said Saleh mengatakan, pihaknya juga memaparkan 6 fokus program kerja pengurus kedepan dari memperluas pasar perusahaan jasa penempatan pekerja migran Indonesia, pelindungan PMI hingga memperkuat kerja sama luar negeri. 

"Kami tadi menyampaikan juga bahwa dewan pengurus memiliki 6 program yang akan dijadikan fokus kerja ke depan di antaranya membuka peluang pasar baru bagi P3MI, perlindungan CPMI dan PMI baik sebelum bekerja, saat bekerja hingga saat sudah purna PMI, Pendampingan dan advokasi P3MI, mendorong BLK LN berstandar internasional, dan aktif dalam kegiatan organisasi pekerja dunia seperti ILO," ucapnya. 

Baca juga: Banyak PMI Ilegal, Menteri Karding Sebut Ada Sindikat yang Sudah Bentuk Ekosistem

Said menambahkan, APJATI yang saat ini memiliki perwakilan di 19 negara penempatan memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama dengan semua stakeholder baik pemerintah, lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi pekerja. 

"Kami siap memberikan masukan untuk pemerintah dalam hal pembentukan regulasi terkait penempatan dan pelindungan PMI dan siap membangun kerjasama dengan seluruh stekholder seperti lembaga pelatihan kerja dan lembaga sertifikasi profesi," tandasnya. 

 

 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan