Soal Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Danantara: Sedang Dievaluasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap upaya restrukturisasi ini.

"Kami sedang evaluasi dan kami mau memastikan supaya ini bisa (dilakukan, red)," katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (6/8/2025).

Menurut Rosan, jika Danantara ingin melakukan aksi korporasi, hal tersebut harus dilakukan secara tuntas. Ia tak ingin sifatnya hanya seperti menunda masalah.

Baca juga: Luhut Pastikan Jaminan Utang Kereta Cepat Bukan APBN

Eks Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyebut akan mengumumkan langkah restrukturisasi utang proyek kereta cepat ini pada saat yang tepat.

"Kalau melakukan aksi korporasi itu tuntas gitu ya, bukan hanya sifatnya menunda masalah. Nanti pada saatnya kami akan umumkan langkah-langkah kita merestrukturisasi dari KCIC atau Whoosh ini," ujar Rosan.

Sebagai informasi, proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara Rp 6,98 triliun.

Adapun sebelumnya rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diungkap oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.

Ia menyebut Danantara akan mengusulkan beberapa alternatif terkait restrukturisasi kereta cepat kepada pemerintah.

"Memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan, dan segera akan kita usulkan. Tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita tawar, kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," ujar Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi ini perlu dilakukan untuk menjaga kinerja BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjadi pemimpin konsorsium Indonesia.

Operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, dengan kepemilikan saham 40 persen.

Adapun komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 51,37 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 39,12 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,21 persen.

"Ini operasionalnya kan sedang kita lihat bagaimana nanti solusi jangka panjangnya mengenai utang-utang daripada konsorsium ini yang cukup besar ya. Ini yang nanti akan kita sampaikan (ke pemerintah)," ucapnya.

Meski begitu, Dony tak menjelaskan dengan perinci terkait usulan skema restrukturisasi yang akan diajukan ke pemerintah.

Namun, dia memastikan penyelesaian masalah utang kereta cepat akan dilakukan secara komprehensif dan tidak mengganggu kinerja KAI.

"Kita ingin penyelesaian kali ini komprehensif dan tidak mengganggu kinerja Kereta Api Indonesia ke depan," kata dia.