Realisasi Belanja Masih Rendah, Kemenkeu Minta Kementerian Lembaga Percepat Pengeluaran

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja negara di sisa tahun 2025, mengingat realisasi belanja hingga akhir September masih tergolong rendah.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat Konferensi Pers APBN KiTa di Aula Mezzanine, Selasa (14/10/2025). 

Baca juga: Kemenkeu: Bantuan Rp 200 Miliar ke Gaza Disalurkan untuk Dapur Umum hingga Suplemen Ibu Hamil

Suahasil menyebut, realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 tercatat Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.589,9 triliun dan juga transfer ke daerah.

"Jadi hampir 60 persen. Namun kita juga note bahwa ini kan angka akhir September Berarti tahun 2025 ini tinggal 3 bulan Oktober, November, Desember. Di 3 bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlu percepatan berarti sekitar Rp1.292,7 triliun selama 3 bulan ke depan Untuk mencapai, untuk menuju ke outlook," ujar Suahasil.

Menurut Suahasil, belanja pemerintah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesejahteraan hingga tercipta pertumbuhan ekonomi.

"Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja," tegas dia.

Suahasil merincikan, belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja kementerian lembaga dan non kementerian lembaga, sudah dibelanjakan Rp 800,9 triliun. Artinya masih ada Rp 475 triliun yang perlu dikeluarkan.

"Maka masih ada Rp475 triliun lagi yang dibelanjakan di quarter empat di triwulan 4 2025. Ini juga kita dorong kementerian, lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi," tutur Suahasil.

Baca juga: Ultimatum Menkeu RI Purbaya Tarik Anggaran MBG, Ray Rangkuti: Prabowo Bakal Beri Lampu Merah?

Sementara itu, realisasi belanja K/L terdiri dari belanja pegawai yang on track yakni sebesar Rp 237,2 triliun, atau sudah terserap 77,8 persen dari Outlook APBN 2025. Belanja pegawai tetap dibayarkan secara rutin untuk ASN pusat, TNI, Polri, hingga Guru.

Lalu belanja barang sebesar Rp 277,9 triliun atau 58,2 persen dari outlook untuk mendukung layanan masyarakat, penyaluran BOS (bantuan operasional sekolah), operasional dan layanan pendidikan, subsidi, biodiesel, layanan telekomunikasi dan informasi, dan berbagai macam belanja lainnya, termasuk untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.

Sedangkan belanja Bansos masih on track, dan telah terealisasi sebesar Rp 112,7 triliun atau 75,5 persen dari outlook yang diperuntukkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan KIP Kuliah.