Pengamat Semangati Danantara Bayar Utang Whoosh, Minta Tak Bergantung ke Pemerintah: Pikirkan Solusi

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat BUMN, Herry Gunawan, mengatakan bahwa permasalahan pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh harus segera diselesaikan.

Herry juga mengkhawatirkan Danantara, yang sekarang mengelola Whoosh, akan menyerah terkait beban utang tersebut.

"Enggak perlu ada tingkat waktu, menurut saya tuh besok harus jadi, skenarionya ya. Sekarang gini, yang saya khawatirkan Danantara menyerah, itu terus terang saya khawatir," ungkap Herry, Kamis (16/10/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

Herry lantas menyemangati Danantara untuk segera mencari solusi membayar utang Whoosh tersebut.

Dia juga mengingatkan agar Danantara tidak bergantung kepada pemerintah untuk pembayaran utang ini.

"Danantara harus semangat juga, menyandarkan diri ke pemerintah, ke negara, itu untuk sementara dibuang dulu deh. Jadi pikirkan bagaimana ini harus dicarikan solusinya gitu," ujar Herry," ujarnya.

Utang Whoosh ini sebelumnya diusulkan agar dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, tidak menyetujuinya.

Sebab, kata Purbaya, Whoosh sekarang dikelola oleh Danantara yang mengambil dividen dari BUMN dan biasanya masuk ke kas negara sampai Rp80 triliun.

Menurut Purbaya, dengan demikian, maka seharusnya Danantara bisa membayar utang Whoosh tanpa harus menggunakan uang dari pemerintah atau APBN.

Sementara itu, Danantara menyatakan bahwa mereka masih melakukan evaluasi terhadap utang Whoosh.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, pun mengatakan telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut.

Baca juga: Pengamat Usul Kemenkeu dan Danantara Bahas Utang Whoosh Bareng DPR: Harus Selesai, Apa Pun Risikonya

Namun, dia enggan membeberkan opsi-opsi itu ke publik, sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

Rakyat Jadi Korban Jika KAI Bayar Penuh Utang Whoosh

Herry juga mengatakan, jika Kereta Api Indonesia (KAI) membayar seluruh beban utang Whoosh, akan merugikan rakyat. 

Proyek kereta cepat ini sangat mengganggu kinerja keuangan PT KAI (Persero) dan membuat BUMN sektor transportasi tersebut hampir kolaps.

Sebab, utang kereta cepat atau Whoosh yang ditanggung PT KAI melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencapai Rp116 triliun atau sekitar USD 7,2 miliar.

Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) dan merupakan beban keuangan yang sangat besar bagi PT KAI dan PT KCIC, yang bahkan masih mencatat kerugian di semester pertama 2025.  

Akibatnya, proyek yang telah beroperasi selama dua tahun itu kini menanggung masalah, yakni KCIC harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Untuk diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan Indonesia dan China yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI.

Terkait permasalahan ini, menurut Herry, beban KAI itu setidaknya harus diringankan terlebih dahulu.

Jika tidak, rakyat nanti juga bisa menjadi korbannya karena KAI tidak mempunyai cukup investasi untuk memperbaiki sistem atau fasilitas di Whoosh yang digunakan oleh masyarakat itu.

Bahkan, Herry mengatakan, bisa saja KAI tidak mampu mengganti gerbong kereta yang berkarat karena uangnya dipakai untuk membayar utang ke China.

"Paling penting untuk sementara, bagaimana dalam jangka waktu yang enggak terlalu lama, itu harus dipotong dulu dari beban KAI, yang saya khawatirkan itu KAI terseret karena ini bisa sistemik," ungkap Herry.

"Kalau KAI terseret (bayar utang Whoosh), itu yang akan menjadi korban itu adalah masyarakat yang lebih banyak dan ini bisa jadi masalah sosial," jelasnya.

"Kalau gerbongnya sudah mulai karatan, KAI sudah enggak punya duit untuk investasi, dia (KAI) mau ganti gerbong enggak bisa karena uangnya kepakai KCIC (untuk bayar utang Whoosh ke China), apa enggak ribut?" kata Herry lagi.

Danantara dan Kemenkeu Diminta Bahas Bareng DPR

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengusulkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara membahas bersama DPR terkait utang Whoosh tersebut.

Agus menegaskan, harus ada keputusan pasti mengenai pelunasan utang Whoosh ini, karena dikhawatirkan akan semakin membengkak.

"Duduk bareng DPR (Kemenkeu dan Danantara), selesaikan bagaimana, tetapkan. Harus ada putusan karena semakin besar, sekali lagi tahun depan sudah akan overhaul kereta itu," tutur Agus, dikutip dari YouTube tvOneNews, Kamis.

"Harus diselesaikan, apa pun risikonya, uangnya siapa, siapa berhak, ya silakan bahas dengan DPR, karena itu mekanisme tata kelola bernegara," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, pun menanggapi usulan dari Agus tersebut.

Menurut Herman, usulan Agus itu bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan utang Whoosh tersebut.

"Saya kira ini jalan keluar ya, karena bagaimanapun ini sudah menjadi bagian dari bangsa kita dan tentu bagaimana ke depannya untuk mencarikan solusi ya harus duduk bersama," ucapnya.

Herman juga berkeyakinan akan ada solusi ke depannya untuk masalah ini, dia pun menyatakan akan segera membahas utang Whoosh itu bersama Kemenkeu dan Danantara.

"DPR berkeyakinan ada solusi, nanti kita dudukkanlah antara Menteri Keuangan dengan Danantara," kata Herman.

Sebagai informasi, investasi pembangunan kereta cepat Whoosh tersebut diketahui mencapai 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema besaran bunga yang disepakati yaitu bunga tetap yang selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, ternyata terjadi juga pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Karena itu, pihak KCIC kemudian menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi, yakni sebesar 3 persen.

Proyek ini memperoleh pinjaman dari CDB senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

Adapun, separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

(Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta)