Minggu, 12 April 2026

Pelaku Usaha Minta Pemerintah Tegas Hadapi Predatory Pricing Demi Dorong Ekspor Nasional

Pelaku usaha menilai pemerintah perlu lebih tegas menghadapi praktik predatory pricing yang berpotensi melemahkan industri dalam negeri

Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
Lita/Tribunnews
DINAMIKA EKSPOR IMPOR - Acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Kinerja industri manufaktur masih tetap positif sepanjang 2025. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku usaha menilai pemerintah perlu lebih tegas menghadapi praktik predatory pricing dari sejumlah negara yang berpotensi melemahkan industri dalam negeri. 

Praktik tersebut dinilai bisa mematikan daya saing produk lokal di pasar domestik, padahal industri yang kuat menjadi fondasi utama untuk mendorong ekspor nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyatakan, salah satu penyebab lemahnya daya saing industri di pasar domestik adalah praktik predatory pricing dari eksportir negara lain. 

Baca juga: Starlink Dikhawatirkan Terapkan Predatory Pricing, Bisa Timbulkan Persaingan Tidak Sehat

"Kenapa di dalam negeri kita selalu kalah? Karena ada policy dari eksportir dari negara tertentu melakukan predator pricing," kata Benny dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, harga produk lebih murah tersebut bisa membunuh industri nasional secara perlahan. Hal ini mengingat produk impor dijual dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing lokal, sebelum akhirnya harga dinaikkan kembali saat industri dalam negeri melemah.

"Ini akan membunuh industri kita pada saatnya nanti sudah kita mati, baru dia akan naikkan harga secara bertahap," imbuh Benny. 

Ia menilai, pemerintah perlu memahami secara mendalam bahaya praktik tersebut dan memastikan lembaga pengawas persaingan usaha seperti KPPU menjalankan fungsinya secara optimal. 

Baca juga: Cegah Terjadi Predatory Pricing, Ini Langkah yang Dilakukan TikTok-Tokopedia

"Kita punya KPPU yang saat ini mungkin masih tidur. KPPU itu kan tugasnya menjaga persaingan usaha yang fair. Jadi tentu ini saya harapkan peran pemerintah harus lebih banyak," terang Benny. 

Direktur Program dan Kebijakan PRASASTI Piter Abdullah Redjalam menyebut, praktik predator pricing membuat kemampuan industri nasional semakin lemah. Hingga pada akhirnya mempersulit upaya peningkatan ekspor.

"Kalau kita biarkan industri kita berhadapan dengan barang-barang impor yang bersifat predatory pricing, ya kemampuan kita akan semakin lemah. Kalau kemampuan kita semakin lemah, semakin sulit juga kita untuk memacu ekspor," jelas Piter. 

Dengan memperkuat ekspor, Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved