Penjelasan Deputi Kemenko PM Soal Peritel Besar Mengancam Bisnis UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan tidak berupaya mematikan bisnis peritel besar seperti Indomaret dan Alfamart.

Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar mengeluhkan ekspansi peritel besar ke perkampungan yang dapat merusak bisnis UMKM.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison mengatakan, kementeriannya tengah menyusun kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM.

Leon menjelaskan, pernyataan Menko PM Muhaimin Iskandar mesti dilihat secara luas dan mendalam dan jangan dilihat sebagai upaya pemerintah mematikan perusahaan ritel besar. 

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tetapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” kata Leon dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Menurut Leon, tugas Kemenko PM adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu elemen utama di dalamnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha. 

Menurut Leon, UMKM menjadi sasaran utama untuk diberdayakan, termasuk dengan memastikan mereka dapat berusaha di arena pasar yang adil sekaligus memberi ruang kepada peritel bisa terus tumbuh. 

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat, adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” ujar Leon. 

UMKM, terutama usaha mikro seperti warung Madura dan warung kelontong lain, menurut Leon, memiliki banyak keterbatasan. 

Hal ini membuat mereka sulit tumbuh dalam situasi kondusif di tengah persaingan dengan penetrasi ritel-ritel besar yang ditopang modal jumbo. 

Dampak terburuk dari kondisi tersebut adalah UMKM berpotensi mati. Hal itulah yang menurutnya tidak diinginkan Menko Muhaimin yang selalu menegaskan agar menjaga kondusivitas iklim usaha nasional. 

Baca juga: Hippindo: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Jadi Beban Baru Peritel

“Artinya, seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa terkecuali harus mendapatkan kesempatan untuk memulai, menjaga konsistensi usaha, dan memperbesar skala usahanya dengan memperhatikan aspek keadilan,” ucap Leon. 

Leon mengungkapkan, UMKM menjadi penyerap 97 persen tenaga kerja utama di Indonesia. “Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret tapi, hitung juga berapa toko kecil yang mati,” tuturnya. 

“Kami bukan mau mematikan (Indomaret dan Alfamart), tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” sambung Leon.

Leon menyatakan, regulasi baru yang disusun akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah. 

Baca juga: Stok Beras di Toko Ritel Jakarta dan Tangsel Mendadak Kosong, Ada Apa?

Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang yang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya untuk melindungi UMKM lokal. 

Menurut dia, perlu kebijakan di tingkat pusat agar tidak ada tumpang tindih aturan dan bisa memperkuat aturan yang selama ini sudah ada di tingkat Pemda. 

Muhaimin Iskandar di forum "Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa" yang digelar Kemenko PM di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025) menyinggung dua perusahaan ritel besar yang mendominasi pasar di Indonesia.

Menurutnya, hal ini menjadi ancaman bagi pasar UMKM di Indonesia. "Betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita," katanya. 

Cak Imin menilai, selama ini kebijakan ekonomi nasional belum sepenuhnya berpihak pada usaha rakyat, seperti warung tradisional dan pelaku usaha mikro.

Koperasi Desa Merah Putih, kata Cak Imin, akan menjadi penopang ekonomi rakyat dan benteng kemandirian desa. Dia menekankan kopdes hadir bukan sebagai pesaing, melainkan simbol jalur pemberdayaan yang kolektif dan berkeadilan. 

“Koperasi Desa Merah Putih hadir membangkitkan ekonomi desa yang kini lesu. Koperasi desa membawa harapan baru agar negara dan pemerintah hadir sehingga ekonomi desa menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujar Cak Imin.

Cak Imin mendukung kepala daerah yang telah berusaha melindungi ekonomi masyarakat melalui kebijakan seperti peraturan daerah. "Apresiasi untuk bupati-bupati yang membuat perda-perda untuk meredam gurita ritel raksasa,” pungkasnya..

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar, seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” tegas Leon. 

Dengan demikian, UMKM bisa tetap tangguh dan naik kelas untuk terus mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Termasuk terus dapat meningkatkan kapasitasnya dalam penyerapan tenaga kerja. 

“Kami tidak sedang mengurangi pekerjaan formal, justru kami sedang menumbuhkan dan memperluas lapangan pekerjaan,” kata Leon. 

Ia menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli. 

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen," imbuh Leon.