Prabowo Rapat Bahas Keuangan Negara Tanpa Kehadiran Menkeu Purbaya, Ekonom: Kapal Tanpa Kompas

Ringkasan Berita:

• Prabowo pimpin rapat selama dua jam bahas keuangan negara.
• Rapat tanpa Menkeu memberi kesan bahwa mesin fiskal negara sedang berjalan tanpa panduan teknokratis yang kuat.
• Kehadiran PPATK membuat publik menduga rapat tidak hanya membahas daya serap, tetapi juga potensi masalah tata kelola anggaran.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas membahas keuangan negara tanpa kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Rapat tersebut diketahui di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta,  saat Prabowo hendak terbang ke Australia, pada Selasa, 11 November 2025.

Dua jam rapat tersebut berlangsung yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, rapat yang seharusnya menjadi forum strategis untuk menakar arah fiskal menjelang tutup tahun 2025 kehilangan makna substansial, seiring tidak hadirnya Menkeu Purbaya.

Baca juga: Ekonom: Purbaya Effect Sudah Terasa di Perekonomian

"Sebab bagaimana mungkin membahas APBN tanpa kehadiran bendahara negara? Publik pun bertanya, apakah ini sekadar persoalan jadwal, atau tanda ketidaksepahaman arah kebijakan fiskal di tubuh kabinet baru? kata Achmad dikutip Kamis (13/11/2025).

Ketertutupan dan Sinyal yang Membingungkan

Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Kabinet Teddy hanya menyebut rapat membahas “pengelolaan keuangan negara dan penyerapan anggaran.” 

Achmad menilai, frasa ini terlalu umum untuk situasi yang kompleks. Terlebih, rapat tersebut juga dihadiri PPATK — lembaga yang biasanya hanya muncul dalam konteks audit atau pengawasan transaksi keuangan mencurigakan.

Kehadiran PPATK membuat publik menduga rapat tidak hanya membahas daya serap, tetapi juga potensi masalah tata kelola anggaran dan arus dana publik menjelang akhir tahun. 

"Namun tidak ada penjelasan resmi. Ketertutupan semacam ini justru menimbulkan ketidakpastian baru. Padahal, keterbukaan informasi fiskal adalah prasyarat kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Achmad.

Kapal Tanpa Kompas di Tengah Laut Fiskal

Achmad menyampaikan, ekonomi negara ibarat kapal besar yang tengah berlayar di laut global. Presiden adalah nakhoda, Menteri Keuangan adalah kompas. 

"Ketika kompas tidak hadir dalam rapat menentukan arah, risiko kapal salah haluan makin besar," ucapnya.

Dalam ekonomi makro, kata Achmad, koordinasi fiskal yang buruk bisa menimbulkan efek domino: pasar kehilangan arah, investor menahan keputusan, daerah menunggu sinyal pusat, dan akhirnya roda ekonomi melambat.