Minggu, 12 April 2026

Dibangun Era SBY, Pelabuhan Waworada di Bima Mangkrak Tanpa Petugas

Pelabuhan Nusantara Kelas III di Kabupaten Bima, mangkrak dan tidak beroperasi selama belasan tahun setelah dibangun di era Presiden SBY.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Choirul Arifin
HO/IST/dok. Sarangge Wordpress
MANGKRAK - Pelabuhan Nusantara Waworada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mangkrak dan tidak beroperasi selama belasan tahun setelah dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 MANGKRAK - Pelabuhan Nusantara Waworada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mangkrak dan tidak beroperasi selama belasan tahun setelah dibangun di era Presiden SBY. 
Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mengelola aset pelabuhan di daerah. 
  • Pelabuhan Nusantara Wilayah Kerja Waworada Kelas III di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mangkrak dan tidak beroperasi selama belasan tahun setelah dibangun di era Presiden SBY.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mengelola aset pelabuhan di daerah. 

Mori menyoroti Pelabuhan Nusantara Waworada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mangkrak dan tidak beroperasi selama belasan tahun setelah dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkan Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Nusantara Wilayah Kerja Waworada Kelas III.

"Dibangun dari tahun 2012, Pak, selesai tahun 2013. Saya enggak tahu waktu itu biayanya berapa. Izin Pak Menteri juga pasti belum tahu itu, Pak. Sekitar 4 bulan yang lalu saya ke sana, Pak. Ini pelabuhan dari tahun 2013 sampai sekarang tidak dipakai, Pak," ujar Mori.

Mori menceritakan kondisi miris di lapangan. Meskipun memiliki bangunan kantor, pelabuhan tersebut tidak memiliki petugas sama sekali. 

Akibatnya, fasilitas negara itu hanya digunakan oleh nelayan setempat tanpa manajemen yang jelas.

Baca juga: Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Jakarta: Rekayasa Lalu Lintas, Pakai APBD Rp100 Miliar

"Ada kantornya, enggak ada petugasnya. Jadi dipakai sama nelayan-nelayan kecil-kecil, Pak, tidak dalam kapasitasnya itu, Pak. Ini aset kita, Pak, aset kita, Pak."

"Saya sampai menegaskan berkali-kali, ini pelabuhan kewenangan siapa? Pusat, Pak. Jadi enggak ada orang sama sekali, Pak Menteri," lanjutnya.

Politisi dari daerah pemilihan NTB ini kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan proyek pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kilo, Kabupaten Dompu, yang saat ini tengah berjalan dengan nilai mencapai Rp94 miliar.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Bandara yang Mangkrak agar Beroperasi Optimal

Mori mewanti-wanti agar proyek besar yang menggunakan uang rakyat tersebut tidak berakhir tragis seperti Pelabuhan Waworada.

"Kalau kejadiannya seperti ini buat apa, Pak? Banyak tuh pelabuhan tuh, Pak. Tapi kalau modelannya seperti ini, perlu Bapak evaluasi. Bayangkan, Pak, dari 2013 sampai 2026, pelabuhannya enggak ada orang. Petugasnya enggak ada. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menjaga aset-aset kita itu," jelasnya.

Pelabuhan Nusantara Waworada mulai dibangun pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2013. 

Pelabuhan ini berada di Teluk Waworada Bima dan dibangun tahun 2013 dengan biaya Rp2,762 miliar 
untuk melayani rute pelayaran yang menghubungkan Bima dengan sejumlah wilayah timur Indonesia. 

 

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved