Badan Layanan Umum Daerah Didorong Maksimalkan Lokapasar Mitra LKPP

Ringkasan Berita:

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan didorong memanfaatkan Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dengan ekosistem INAPROC.
• Digitalisasi pengadaan diyakini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja barang dan jasa.
• BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan didorong memanfaatkan Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC dan difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Digitalisasi pengadaan tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja barang dan jasa.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.

Baca juga: Belanja Barang dan Jasa di Jatim Didorong Manfaatkan Lokapasar Mitra LKPP

Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli menegaskan, BLUD membutuhkan mekanisme pengadaan yang adaptif, namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

“BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi," ungkapnya di seminar online “Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI” yang diikuti  berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, Kamis, 12 Februari 2026.

Dia mengatakan, pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, serta unit BLUD lainnya mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI.

Kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.

Materi yang disampaikan dalam webinar meliputi sosialisasi kebijakan dan regulasi pengadaan BLUD, pengenalan ekosistem pengadaan digital lokapasar mitra LKPP RI, alur dan tata cara belanja BLUD melalui lokapasar mitra, serta pemaparan praktik baik dan studi kasus implementasi pengadaan BLUD secara digital.

Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP Mieke Eka Putri bilang, pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI merupakan bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi.

“Melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan secara lebih lincah dan terdokumentasi. Hal ini mendukung transparansi proses belanja sekaligus mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban,” kata dia.

Direktur RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dr. Suwarta Yuddin Pande berpendapat,  pemanfaatan lokapasar mitra memberikan dampak positif terhadap operasional layanan kesehatan.

“Belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI membantu kami dari sisi kecepatan proses dan kerapian administrasi. Sistem yang terintegrasi sangat mendukung pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien,” ungkapnya.

CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyatakan mendukung penguatan pengadaan digital BLUD melalui lokapasar.

“Kami berkomitmen mendukung BLUD dalam memanfaatkan Mbizmarket, yangmerupakan Lokapasar  Mitra LKPP RI secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya. (fin)