Kadin: Industri Keramik Dalam Negeri Butuh Harga Gas Lebih Murah

Edy mengungkapkan, ancaman terbesar saat ini berasal dari rencana kenaikan harga regasifikasi LNG oleh PGN yang disebut akan naik dari 14,9 dolar AS menjadi sekitar 21 hingga 25 dolar AS per MMBTU mulai Juni mendatang.

Kenaikan itu diperkirakan akan mendorong harga rata-rata gas yang diterima anggota ASAKI melonjak signifikan. Jika pada Januari 2026 harga gas masih berada di kisaran 9 dolar AS per MMBTU dan naik menjadi 11 dolar AS pada April, maka mulai Juni harga diperkirakan menyentuh 15 dolar AS per MMBTU.

"Artinya, dalam kurun waktu 6 bulan ini harga gas naik sangat signifikan di atas 60 persen," terang Ketum ASAKI Edy.

Ia menilai lonjakan harga tersebut bukan hanya mengancam industri keramik, melainkan seluruh sektor manufaktur nasional karena dapat menekan daya saing industri dan berdampak terhadap Purchasing Managers’ Index (PMI).

"Ini merupakan ancaman serius bagi industri dalam negeri. Tidak hanya keramik. Kalau ini dibiarkan, ini akan menggerus PMI," ucap Edy.

Edy juga mempertanyakan mahalnya harga gas industri di Indonesia dibanding negara lain, padahal Indonesia merupakan produsen gas bumi.

ASAKI Desak Transparan 

Pelaku industri keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah dapat hadir untuk mencarikan solusi terkait harga dan pasokan gas bumi yang menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara pesaing. Thailand, misalnya, yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar US$9 per MMBTU, kini mengalami kenaikan hingga sekitar US$12 per MMBTU. Sementara di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran US$9,4 per MMBTU kini diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar US$10-11 per MMBTU.

Meski demikian, menurutnya, kondisi di Indonesia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Industri keramik saat ini hanya memperoleh sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus US$7 per MMBTU. Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar US$15 per MMBTU.

"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," ujar Edy Suyanto di Tangerang, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, semakin tinggi tingkat produksi dan utilisasi pabrik, maka kebutuhan serta biaya energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, industri membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.

Pelaku usaha juga mengingatkan bahwa kelebihan kapasitas produksi di berbagai negara berpotensi mendorong pengalihan ekspor ke pasar Indonesia. Karena itu, selain persoalan impor, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi pasokan dan harga gas sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri keramik nasional.

Industri berharap adanya transparansi dari pemasok gas, khususnya PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, (PGN) terkait struktur harga yang diterapkan kepada konsumen industri.

"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," katanya.

Menurut Edy, apabila harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran US$ 8 per MMBTU, sementara industri domestik harus membeli dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, maka kondisi tersebut perlu dikaji bersama.