Kadin: Industri Keramik Dalam Negeri Butuh Harga Gas Lebih Murah

Ringkasan Berita:

• Industri keramik dalam negeri membutuhkan dukungan Pemerintah melalui penyediaan harga gas industri yang lebih terjangkau.
• Harga gas industri sudah tidak wajar lagi, sementara industri keramik merupakan salah satu industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) yaitu 7 USD per MMBTU.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, industri keramik dalam negeri membutuhkan dukungan Pemerintah melalui penyediaan harga gas industri yang lebih terjangkau.

Dia mengatakan, harga gas industri sudah tidak wajar lagi. Sementara, industri keramik merupakan salah satu industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) yaitu 7 USD per MMBTU.

Dia mengatalan, saat ini yang terjadi di lapangan industri ini hanya mendapatkan alokasi 40 persen gas bumi dengan harga HGBT dan sisanya 60 persen harus beli dengan harga pasar 21 USD per MMBTU. 

"Tentu ini sangat berat yang akan membuat daya saing industri keramik dalam negeri akan turun dan akhirnya terpaksa harus stop produksi yang kemudian ya terpaksa kita menjadi negara pengimport keramik, padahal kita punya sumber bahan baku. Nah hal ini jangan sampai terjadi," kata Saleh Husin dikutip Selasa, 9 Juni 2026. 

"Untuk itu keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri keramik dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negara nya sendiri, " ujarnya.

Dia mengatakan, kualitas dan desain keramik yang dihasilkan industri keramik dalam negeri saat ini sudah sangat bersaing dengan keramik impor dari luar negeri.

Hal itu bisa dilihat dari produk-produk yang ditampilkan di pameran keramik Indonesia di NICE PIK 2 yang berlangsung 4 - 7 Juni 2026.

Baca juga: Tertekan Kenaikan Harga Gas dan Pelemahan Rupiah, Industri Keramik Minta Dukungan Pemerintah

"Kemarin saya berkesempatan melihat secara langsung pameran tersebut. Saya sempatkan berbincang secara langsung dengan pemilik maupun direksi dari industri keramik dalam negeri dari berbagai merek terkemuka di Tanah Air, termasuk asosiasi yang menaunginya yaitu Asaki (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia)," kata Saleh. 

Baca juga: Industri Keramik Siap Bangkit, ASAKI Incar Utilisasi Tertinggi dalam 10 Tahun dan Investasi Rp 5 T 

"Industri ini sudah berkembang cukup bagus dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah yang bagus buat bangsa kita. Jangan sampai industri ini mati dan tergerus oleh produk import serta harga energi yang sudah terlalu tinggi," ujar Saleh Husin.

ASAKI Minta Turunkan Harga Gas Industri

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) menilai kenaikan harga regasifikasi LNG oleh PGN mulai Juni 2026 berpotensi memukul industri nasional.

Biaya energi menjadi komponen utama dalam proses produksi keramik yang hingga kini belum dapat digantikan sumber energi lain. Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan industri keramik sangat bergantung pada kelancaran pasokan gas bumi.

"Urat nadi industri keramik ada di supply gas, industri keramik harus didukung dengan supply gas. Kenapa? Karena gas bagi industri keramik adalah energi yang tidak bisa disubstitusi. Mati hidup industri keramik ada di kelancaran supply gas," tutur Edy melalui keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

ASAKI menilai industri keramik saat ini berada dalam fase ekspansi memerlukan dukungan dari sisi ketersediaan pasokan dan harga gas yang terjangkau agar tetap kompetitif di pasar global.

Edy mengungkapkan, ancaman terbesar saat ini berasal dari rencana kenaikan harga regasifikasi LNG oleh PGN yang disebut akan naik dari 14,9 dolar AS menjadi sekitar 21 hingga 25 dolar AS per MMBTU mulai Juni mendatang.

Kenaikan itu diperkirakan akan mendorong harga rata-rata gas yang diterima anggota ASAKI melonjak signifikan. Jika pada Januari 2026 harga gas masih berada di kisaran 9 dolar AS per MMBTU dan naik menjadi 11 dolar AS pada April, maka mulai Juni harga diperkirakan menyentuh 15 dolar AS per MMBTU.

"Artinya, dalam kurun waktu 6 bulan ini harga gas naik sangat signifikan di atas 60 persen," terang Ketum ASAKI Edy.

Ia menilai lonjakan harga tersebut bukan hanya mengancam industri keramik, melainkan seluruh sektor manufaktur nasional karena dapat menekan daya saing industri dan berdampak terhadap Purchasing Managers’ Index (PMI).

"Ini merupakan ancaman serius bagi industri dalam negeri. Tidak hanya keramik. Kalau ini dibiarkan, ini akan menggerus PMI," ucap Edy.

Edy juga mempertanyakan mahalnya harga gas industri di Indonesia dibanding negara lain, padahal Indonesia merupakan produsen gas bumi.

ASAKI Desak Transparan 

Pelaku industri keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah dapat hadir untuk mencarikan solusi terkait harga dan pasokan gas bumi yang menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara pesaing. Thailand, misalnya, yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar US$9 per MMBTU, kini mengalami kenaikan hingga sekitar US$12 per MMBTU. Sementara di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran US$9,4 per MMBTU kini diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar US$10-11 per MMBTU.

Meski demikian, menurutnya, kondisi di Indonesia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Industri keramik saat ini hanya memperoleh sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus US$7 per MMBTU. Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar US$15 per MMBTU.

"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," ujar Edy Suyanto di Tangerang, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, semakin tinggi tingkat produksi dan utilisasi pabrik, maka kebutuhan serta biaya energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, industri membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.

Pelaku usaha juga mengingatkan bahwa kelebihan kapasitas produksi di berbagai negara berpotensi mendorong pengalihan ekspor ke pasar Indonesia. Karena itu, selain persoalan impor, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi pasokan dan harga gas sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri keramik nasional.

Industri berharap adanya transparansi dari pemasok gas, khususnya PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, (PGN) terkait struktur harga yang diterapkan kepada konsumen industri.

"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," katanya.

Menurut Edy, apabila harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran US$ 8 per MMBTU, sementara industri domestik harus membeli dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, maka kondisi tersebut perlu dikaji bersama.

Ketua Umum Asaki menegaskan bahwa industri keramik tidak meminta subsidi dari pemerintah. Namun, mereka berharap ada ruang diskusi antara pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

"Jika harga gas bisa berada di kisaran US$ 7 hingga US$ 9 per MMBTU, industri Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila harga gas terus bertahan di kisaran US$15 per MMBTU, maka hal tersebut berpotensi mengancam tingkat utilisasi industri dan menurunkan daya saing nasional. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar tekanan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik.

"Kami siap duduk bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana industri dalam negeri tetap tumbuh, menyerap tenaga kerja, serta terus berinvestasi," tutupnya.