Harga Beras Tetap Melejit Padahal Pemerintah Klaim Sudah Swasembada

Ringkasan Berita:

• Panjangnya rantai pasok distribusi yang mencapai 7 hingga 9 titik diklaim jadi pemicu utama tingginya disparitas harga. 
• Setiap titik dalam rantai distribusi tersebut membuat setiap lini mengambil margin keuntungan masing-masing. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi membeberkan alasan di balik tingginya harga beras di tingkat konsumen padahal Indonesia sebelumnya diklaim sudah swasembada. 

Panjangnya rantai pasok distribusi yang mencapai 7 hingga 9 titik disebut menjadi pemicu utama tingginya disparitas harga. 

Suwandi menjelaskan, kondisi pasar beras dalam negeri tidak sesederhana hukum ekonomi dasar mengenai pasokan dan permintaan. Menurutnya, terdapat dua ekosistem pasar yang berjalan terpisah, yaitu pasar beras di tingkat konsumen dan pasar gabah di tingkat petani.

Dalam rantai perdagangan ini, baik petani maupun konsumen berada pada posisi yang lemah karena hanya bertindak sebagai penerima harga. Sebaliknya, penentu harga justru berada pada pihak perantara yang menguasai rantai distribusi dari hulu ke hilir.

"Di tengah itu siapa? Mulai dari gabah keluar dari petani itu namanya pengepul, tengkulak, pedagang gabah, penggilingan, pasar besar, pasar kecil, sampai ke kios-kios, warung-warung, baru ke konsumen. Rantai pasoknya berapa panjang? Ada panjang, Pak. Survei BPS ada yang 7 sampai 9 titik," ujar Suwandi di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Banyaknya titik dalam rantai distribusi tersebut membuat setiap lini mengambil margin keuntungan masing-masing. Hal inilah yang memicu perbedaan angka yang sangat mencolok antara harga di tingkat produsen dengan harga di pasar tradisional maupun ritel.

Baca juga: BEM UI: Pemerintah Sibuk Umumkan Data, Rakyat Tertekan Kenaikan Harga Beras dan Pajak

"Kalau 9 titik ngasih margin semua, ya kan? Misalnya setiap titik Rp100 atau Rp50 kalikan 9 titik udah berapa harga disparitas, harga di farm gate dan di konsumen? Tinggi, Pak," tambahnya.

Kondisi tersebut dinilai membuat fluktuasi harga menjadi tidak proporsional dan kerap merugikan petani. Kenaikan harga beras di pasar tidak serta-merta dinikmati oleh para petani gabah akibat panjangnya jalur distribusi dan minimnya akses informasi pasar.

Sebaliknya, petani justru menjadi pihak yang paling terdampak ketika harga beras mengalami penurunan di pasaran.  “Tetapi kalau harga beras turun, gabahnya lebih sakit. Sakitnya tuh sampai di sini kata petani, gitu," jelas Suwandi.

Kementan mendorong pemotongan jalur distribusi agar pasokan bisa langsung mengalir dari petani atau koperasi penggilingan ke konsumen. 

Baca juga: Harga Beras di Penggilingan hingga Eceran Kompak Naik pada Mei 2026, BPS Beberkan Datanya

Selain itu, regulasi berupa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah sebesar Rp6.500 dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp13.500 serta premium Rp14.900 terus ditegaskan.

Suwandi mengingatkan para pelaku usaha besar maupun spekulan untuk tidak melanggar ketentuan harga eceran yang telah ditetapkan. Pemerintah memastikan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak nakal yang terbukti memainkan harga pasar.

"Kalau melanggar HET apa? Ya ditangkap. Berapa banyak yang ditangkap? Udah banyak di media diberitakan. Yang nakal-nakal apalagi besar, bahaya itu," pungkasnya.