Virus Corona

Komisi III DPR Ajak Semua Pihak Kawal Pengadaan Rapid Test Virus Corona

Menurutnya, dalam pengadaan alat tersebut, pihak KPK juga perlu mengawasi agar tidak terjadi tindakan melanggar hukum.

AFP via SCMP
Narapidana membuat masker di penjara Taiwan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR mengajak semua pihak ikut serta mengawal proses pengadaan dan pendistribusian alat tes cepat (rapid test) virus corona (covid-19), masuk ke Indonesia.

"Pengadaan alat rapid test ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong dan Komisi III akan ikut mengawasi pihak yang menjadi rekanan, seperti polisi maupun imigrasi agar bekerja optimal agar bekerja optimal," ujar Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Menurutnya, dalam pengadaan alat tersebut, pihak KPK juga perlu mengawasi agar tidak terjadi tindakan melanggar hukum.

Baca: Seekor Anjing Terinfeksi Corona, Pemiliknya juga Pasien Covid-19

"KPK perlu diturunkan untuk mengawasi, agar tidak terjadi penyelewengan karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar," ujar Sahroni.

Politikus Partai NasDem itu pun meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan koordinasi dengan baik. Sehingga, kebijakan rapid test dapat dijalankan secara merata.

"Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini," ucap Sahroni.

Baca: Hasil Tes Covid-19 Positif, Kemendagri Apresiasi Keterbukaan Walikota Bogor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta alat uji cepat atau rapid test virus corona (Covid-19) untuk segera didatangkan ke Indonesia.

Selain itu, alat lainnya adalah ventilator untuk penanganan pasien yang terjangkit virus corona.

Hal itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo melalui sambungan video streaming, Kamis (19/3/2020).

Baca: Pemprov Siapkan Rumah Sakit Alternatif Rujukan Pasien ODP dan PDP di Wilayah Sumut

"Penekanan Presiden adalah memastikan barang dan peralatan yang dibutuhkan untuk medis segera didatangkan dan disiapkan baik dari luar negeri maupun dari lokal, seperti rapid test, APD, reagen, ventilator dan juga masker serta hand sanitizer juga cairan disinfektan," kata Doni.

Doni menyebut, alat rapid test virus corona memang belum ada di Tanah Air.

Nantinya, Tim Gugus Tugas segera meminta izin kepada Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, hingga BPOM untuk mempermudah mendatangkan alat itu ke Indonesia.

"Sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air. Sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara. Sebagaimana pengalaman yang sudah dilakukan sejumlah negara, baik itu RRT kemudian juga Korea Selatan, juga Jepang," ucap Doni.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved