Breaking News:

Virus Corona

Covid-19 Kian Masif, Komisi X Desak Penghapusan UN SMP dan SMA

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMP dan SMA karena virus korona yang kian meluas.

Editor: Husein Sanusi
dpr.go.id
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak pemerintah menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di tingkat SMA/MA, dan SMP/MTs. Langkah ini untuk melindungi peserta didik di tengah meluasnya wabah korona (covid-19).

“Kami mendesak agar pemerintah menghapus pelaksanaan UN tahun ini karena wabah korona yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika kita memaksakan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan,” ujar Syaiful Huda, Senin (23/3/2020).

Dia menjelaskan sesuai jadwal harusnya UN SMA/MA akan dilaksankana pekan depan tanggal 30 Maret-2 April 2020, sedangkan SMP/Mts mulai tanggal 20 April-23 April.

Diperkirakan pada hari-hari itu persebaran korona di tanah air masih tinggi, sehingga ada risiko jika peserta didik di tingkat menengah dan atas dipaksakan mengikuti UN.

“Kami sangat berharap agar kondisi penyebaran wabah korona dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga ada baiknya untuk menghindari bahaya lebih besar maka UN tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dihapus saja,” ujarnya.

Huda mengatakan sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, UN tidak lagi menjadi parameter utama untuk menilai kemampuan akademis para siswa. UN hanya menjadi alat untuk memetakan kemampuan akademik para siswa.

“Selain itu UN juga tidak lagi menjadi penentu untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian tidak ada lagi alasan yang menguatkan pelaksanaan UN SMA/MA dan UN SMP/MTs di tengah meluasnya wabah yang mematikan ini,” ujarnya.

Politikus PKB ini menilai pelaksanaan UN cukup diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Nantinya pelaksanaan USBN ini diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi dan perkembangan penanganan wabah Covid-19.

“Ini juga momentum untuk menyerahkan pelaksanaan ujian peserta didik tingkah menengah kepada sekolah sebagai satuan pendidikan. Nantinya soal ujian dibuat oleh guru mata pelajaran dengan memperhatikan muatan kurikulim dan standar kompentensi lulusan di sekolah,” ujarnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved