Breaking News:

Virus Corona

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial dan Pendisiplinan Hukum

Pada konteks negara demokrasi, termasuk Indonesia, partisipasi warga menjadi kunci utama meraih kesuksesan dari tujuan sistem.

Dokumen DMI
Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI)melakukan aksi semprot di perkampungan warga di Pondok Cabe. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Implementasi respon Covid-19 salah satu unsurnya adalah mekanisme ‘pembatasan sosial’, yaitu penjagaan jarak fisik ketika di tempat umum (physical distancing), kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

Hal itu menurutnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo secara kepada  Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19.

"Pada konteks negara demokrasi, termasuk Indonesia, partisipasi warga menjadi kunci utama meraih kesuksesan dari tujuan sistem. Pembatasan sosial merupakan mekanisme yang bertujuan memotong persebaran virus," ujar Fadjroel, Jumat, (27/3/2020).

Menurutnya, sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial. Namun, sebagian lain masih belum mengikutinya.

Baca: Bantu Cegah Penularan Covid-19, Tommy Kurniawan Bagi-bagi Masker

" Oleh karena itu Secara kelembagaan negara demokrasi, sistem yang telah dibangun dalam konteks penanganan krisis, memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan atau menciptakan tindakan tegas (benevolent governance) demi kepentingan dan kebaikan umum," katanya.

Ia mengatakan bahwa Polri sebagai bagian dari sistem Gugas Tugas Covid-19, mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang 'Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (CoViD – 19)' yang ditandatangan Kapolri Jenderal Idham Azis, pada 19 Maret 2020. 

Adapun dasar hukum dari tindakan tegas (benevolent governance) Polri melakukan pembubaran kerumunan dan menjaga pembatasan sosial yang aman adalah Pasal 212, Pasal 214,  Pasal 216 ayat 1, dan Pasal 218 KUHP. Pasal 212 KUHP dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan upaya perlawanan saat dibubarkan oleh Polri. 

Baca: Andrea Dian Positif Corona, Janji Ganindra Bimo Selalu Temani Istri saat Masa Sulit

"Pasal 214 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perlawanan dan terdiri dari dua orang atau lebih. Sementara untuk Pasal 216 ayat 1 dan Pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang tidak menaati himbauan polri namun tidak melakukan perlawanan," katanya. 

Kerumunan massa yang dimaksud dijabarkan dalam poin nomor 2 Maklumat Polri ini termasuk; (1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, atau semacamnya. (2) Selain itu juga kegiatan konser musik, olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya. 

"Berdasarkan maklumat tersebut, Polri menindak tegas aktivitas massa dan kerumunan," katanya.

Sampai pada Kamis, 26 Maret 2020 telah dilakukan 1.731 kali pembubaran massa dan kerumunan.  Pendekatan tindakan tegas Polri sampai saat ini masih dalam tingkat sangat demokratis, yaitu dialog dan ajakan.

"Presiden Joko Widodo mendorong agar sistem penanganan Covid 19 yang dilaksanakan oleh 

Gugus Tugas Covid 19 bekerja secara cepat dan tepat. Keselamatan kesehatan dan daya sosial ekonomi harus bisa diwujudkan. Hal ini karena “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto)," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved