Sultan Wajibkan Isolasi, Ganjar Pranowo Larang Warga Mudik Kampung, Ridwan Kamil Keluarkan Maklumat

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah daerah bersinergi dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 meluas ke berbagai wilayah.

Pencegahan dilakukan dengan memutus rantai persebaran penularan virus.

Aksi yang dilakukan para kepala daerah, di antaranya melarang warga mudik ke kampung halaman.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca: Cara Singapura Hadapi Dampak Ekonomi akibat Covid-19, Upah dan Bantuan untuk Wiraswasta

Adapun larangan mudik ke kampung halaman diunggah para gubernur di masing-maisng akun Instagram.

Bahkan dalam unggahannya, Ganjar juga menyebut telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan selanjutnya akan menghubungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan aturan bagi warga yang mudik lebih awal ke daerah Yogyakarta.

Aturan yang dimaksud, yakni isolasi diri selama 14 hari.

Ganjar Larang Mudik

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga Jawa Tengah yang berada di luar daerah agar tak pulang kampung ke halaman.

Ganjar sekaligus menyampaikan jika warga nekat pulang justru akan membahayakan keluarga.

Seperti ini keterangan video yang diunggahnya dalam akun Instagramnya @ganjar_pranowo.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak ibu seluruh warga Jawa Tengah, khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus lagi bagi yang berniat ingin pulang kampung.
Untuk yang kesekian kali saya menghimbau dan mengingatkan kepada bapak ibu; jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika penjenengan semua pingin keluarga tetep sehat lan slamet, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan,
sama saja anda membahayakan anak, istri, dan suami serta mengancam hidup orang tua panjenengan yang sudah sepuh.
Bapak ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak ibu yang ada di Jakarta tentu tahu, ibu kota adalah zona merah Corona. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar, mungkin saya, anda, teman atau keluarga kita. Artinya bapak ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif Corona tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika anda sudah mengidap Corona, lalu anda nekat pulang. Anda bisa menulari teman seperjalanan di bus, orang-orang di jalan, keluarga, bahkan satu desa kena semua.
Pasien positif Corona pertama yang dirawat di Solo bisa jadi peringatan kita. Dia pengusaha yang ikut seminar di Bogor. Tertular virus di sana, lalu menulari isteri dan teman-temannya, dia sendiri akhirnya meninggal. Di Purbalingga, ada juga empat pasien positif Corona dan semuanya warga yang baru pulang dari Jakarta.

Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya semakin keras mengingatkan panjenengan. Ini semua tidak lepas dari peningkatan virus Corona di Jateng yang sangat cepat. Dalam tiga hari, pasien terkonfirmasi positif melonjak dari 19 orang menjadi 40 orang dan sudah ada 6 orang yang meninggal. Jumlah orang dalam pengawasan atau ODP naik drastis hingga 3.638 orang, serta pasien dalam pengawasan 294 orang."

Lalu dilanjutkan di kolom komentar.

"Kenaikan signifikan ini -- dugaan kami – salah satunya karena adanya lonjakan warga perantauan yang mudik ke wilayah jawa tengah. Hingga 26 Maret ada 66.871 pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jateng. Paling banyak di Wonogiri ada 42.838 orang. Kemudian Kota Semarang dan sekitarnya 10.979, Cilacap 4.527, Jepara 2.164. Lainnya di Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Pati, Grobogan, Kabupaten Magelang, Purbalingga, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar.
Saya sepakat dengan Sri Sultan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua pemudik otomatis masuk kategori ODP. Semua. Maka bupati walikota hingga kepala desa agar mendata siapa saja pemudik yang sudah datang. Kemudian para pemudik ini harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Segera melapor jika merasakan gejala sakit agar segera ditangani.
Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI dan Gubernur Jawa Barat.
Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita buat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal. Yang di Jakarta tetap di Jakarta, yang di Jabar tetap di Jabar, yang di Jateng tetap di Jateng, yang di Jatim tetap di Jatim.
Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada Gugus Tugas agar memberikan social safety net. Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing.
Bapak ibu, COVID-19 ini bukan masalah sepele. Ini masalah hidup-mati. Karena itu, mohon jangan bersikap meremehkan. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan juga dengan kebersamaan. Anda berdiam di rumah, kita semua sehat. Atau anda nekat, kita semua terancam tidak selamat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." tulisnya.

Baca: Cara Penularan Covid-19, Peneliti: Terutama Melalui Hidung

Ridwan Kamil Keluarkan Maklumat

Berbeda dengan Ganjar Pranowo,  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil punya cara lain untuk melarang warganya mudik lebih awal.

Ia mengeluarkan maklumat larangan warga untuk mudik ke kemapung halaman.

Maklumat tersebut berisi empat poin .

Ini isinya:

"MAKLUMAT LARANGAN MUDIK SELAMA PANDEMI COVID-19.

1. DILARANG MUDIK KE KAMPUNG HALAMAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19.

2. BARANGSIAPA MEMAKSA MUDIK, MAKA AKAN OTOMATIS BERSTATUS ODP (Orang Dalam Pemantauan). .

3. JIKA BERSTATUS ODP, MAKA HARUS ISOLASI DIRI 14 HARI

4. KEPOLISIAN JAWA BARAT AKAN MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM JIKA STATUS ODP TIDAK MELAKUKAN ISOLASI DIRI.

5. RT/RW WAJIB MELAPORKAN KEDATANGAN ODP KE KEPOLISIAN SETEMPAT.

Mohon disebarluaskan. Terima Kasih.

Dengan kedisiplinan, Insya Allah, #kitapastimenang." tulis Emil, sapaan akrab Gubernur JAwa Barat.

Masuk Jogja Harus Isolasi 14 Hari

Dikutip dari TribunJogja.com, Sri Sultan mengeluarkan aturan tegas untuk warga pendatang masuk wilayah Yogyakarta di tengah wabah corona.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta bahwa seluruh warga Yogyakarta yang 'mudik' lebih awal ke Kota Gudeg ini wajib melakukan isolasi selama 14 hari di rumah masing-masing.

Pesan tersebut disampaikan Sultan seusai menggelar rapat bersama Forkompinda di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/3/2020).

"Kami sepakat pada rapat tadi mengambil kebijakan bahwa pendatang dari luar Yogya yang masuk ke Yogya harus diisolasi minimal 14 hari dan isolasi itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya apakah positif atau negatif terhadap Covid-19, karena tidak kita lakukan di jalan-jalan tapi tempat di mana dia domisili. Sehingga Lurah, Dukuh, Babinsa, Babinkamtibmas kami kerahkan untuk mendata semua," bebernya.

Kebijakan tersebut diambil lantaran Sultan menilai belakangan ini warga Yogya yang mengais rezeki di luar kota berbondong-bondong masuk ke DIY.

Alasannya pun beragam mulai karena tempat tinggal sementara di luar kota tersebut telah ditutup, mereka yang menggantungkan hidup dari berdagang tak mendapatkan penghasilan lagi, terkena dampak PHK, hingga keleluasaan untuk bekerja di rumah.

"Sehingga belum waktunya Lebaran, tapi masyarakat Yogya sudah pada pulang akibat virus. Saya punya perkiraan bahwa mereka yang perlu dipantau itu akan makin besar," urai Raja Keraton Yogyakarta tersebut.

Sultan menegaskan bahwa langkah tersebut sangat penting dikarenakan hingga saat ini kasus positif Covid-19 di DIY seluruhnya merupakan kasus impor atau dibawa orang yang telah tertular di luar DIY dan menjadi positif Covid-19 di DIY.

"Itu semua adalah produk impor dalam arti tertular. Setelah dia keluar dari Yogya maupun pembawa bibit Covid-19 masuk ke Yogya sehingga hari ini terdata lebih dari 1.000 orang yang perlu kita pantau. Dalam waktu dua hari sudah sangat tinggi (kenaikan kasus) karena mayoritas pendatang yang kembali (ke Yogya) karena wilayah yang mereka tinggali dinyatakan (zona) merah. Tanpa saya menyebut wilayah itu," ungkapnya.

Meski demikian, Sultan menegaskan bahwa bagaimanapun mereka yang pulang ini adalah warga DIY yang memang di sinilah kampung halaman mereka.

"Tapi harapan saya yang saya sampaikan kepada Bupati/Walikota maupun perangkat maupun warga masyarakat pendatang yang datang ke Yogya punya kesadaran untuk mengisolasi diri begitu masuk di Yogya dan lakukan pemeriksaan dirinya negatif atau positif (Covid-19), sehingga tidak menular kepada orang lokal dan tetangga-tetangganya bagi mereka yang positif," bebernya.

Ia pun berjanji akan membantu mereka yang datang untuk bisa memeriksakan diri di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan.

"Punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dengan harapan punya kesediaan untuk isolasi 14 hari," ucapnya.

Selain kebijakan terkait warga yang kembali masuk ke DIY, Sultan juga mengatakan kebijakan di bidang ekonomi.

"Pemerintah pusat sudah mengerjakan kebijakannya, dari kebijakan pemerintah tersebut kami Pemda diarahkan pemerintah pusat bagaimana bisa memperkuat bantuan-bantuan kepada masyarakat yang rentan untuk bisa dibantu, dari kebijakan pemerintah pusat maupun aspek-aspek jaminan sosial dan sebagainya yang memungkin daerah bisa memberikan bantuan warga masyarakat yang kesulitan akibat Covid-19," urainya.

Saat ini, lanjutnya, Pemda DIY mencoba merumuskan secara teknis dalam realokasi anggaran untuk menjaga ekonomi daerah dan juga kesejahteraan warga.

"Semoga kebijakan ini bisa kita lakukan dengan cepat tapi saya harpakan masyarakat bisa memahami tantangan yang kita hadapi karena kita memerlukan kebersamaan di antara semuanya untuk mengatasi Covid-19 ini," tandasnya.

Sultan menambahkan, bahwa Pemda DIY juga mengharapkan pihak perbankan bisa melakukan koordinasi dnevan OJK maupun BI untuk ikut membantu perekonomian di DIY

"Kami tadi telah melakukan pendekatan dengan BI dan OJK. Harapan saya, Pemda akan membantu para debitur di dalam upaya untuk bisa mendapatkan program yang sudah diputuskan pemerintah pusat pada aspek yang berkait peninjauan angsuran, mungkin juga di dalam penuntasan pinjaman pokok, bunga yang mungkin Pemda DIY membantu bersama debitur dengan perbankan sesyai arahan BI dan OJK yang jadi keputusan kita bersama," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

(Tribunnews.com/Chrysnha/TribunJogja.com/Kurniatul Hidayah)