Virus Corona

Banyak Kepala Daerah Minta Alat Uji Lab Corona, Presiden Minta Gugus Tugas Tambah Pengadaan

menurut Presiden banyak kepala daerah yang meminta tambahan alat uji laboratorium tersebut.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Seorang wartawan menjalani tahapan Rapid Test Covid-19 oleh Tim Kesehatan Dinkes Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/3/2020). Sebanyak 37 wartawan yang menjalani tes cepat itu semuanya dinyatakan negatif terinfeksi virus corona. Rapid test tersebut sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Bandung untuk memutuskan mata rantai Covid-19 di Kota Bandung. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinetnya untuk memperhatikan ketersediaan perangkat uji laboratorium virus Covid-19

Pasalnya menurut Presiden banyak kepala daerah yang meminta tambahan alat uji laboratorium tersebut.

"Perhatikan juga tadi gubernur, banyak yang menyampaikan mengenai perangkat uji lab. Seperti reagen PCR semuanya meminta itu. Sehingga pengadaan untuk ini tolong diperhatikan," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona melalui telekonferensi,  Senin, (30/3/2020).

Baca: Warga di Jatiasih Kompak Karantina Lokal Daerahnya, Pengunjung yang Masuk Disemprot Disinfektan

Presiden kembali mengingatkan bahwa rapid test diprioritaskan bagi tenaga medis beserta keluarganya. Selain itu, mereka yang statusnya sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Selain alat kesehatan saya juga meminta agar ketersedian rapid test, kemudian PCR, untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium. Untuk rapid test saya minta yang diberikan prioritas adalah tenaga-tenaga kesehatan berserta seluruh lingkaran keluarganya, dan khususnya yang terkena status ODP," katanya.

Baca: Rapat Paripurna DPR RI, Anggota Dewan Terapkan Physical Distancing

 Presiden juga memerintahkan kepada jajaran kabinetnya untuk menyusun aturan pelaksanaan yang jelas terkait kebijakan physical distancing skala besar.

Aturan tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved