Doni Monardo: Menghadapi Pandemi Corona bak Berperang, Tidak Ada Satupun Negara yang Siap

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo meminta masyarakat untuk mematuhi kebijakan apapun yang akan dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona.

Jangan sampai masyarakat tidak patuh agar rantai penyebaran viru covid-19 dapat diputus.

"Saya berharap dan mengajak pada semua komponen bangsa, apabila pemerintah nantinya memutuskan oleh presiden sebagai kepala negara, marilah patuhi kebijakan politik negara, jangan lagi ada pilihan lain dari kita," kata Doni dalam konferensi jarak jauh, Senin, (30/3/2020).

Baca: Di Tengah Pandemi Covid-19, Sembako Sahara Siap Bantu Pemerintah Jembatani Warung-warung Kecil

Menurut Doni menghadapi Pandemi Corona layaknya berperang.  Tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi bencana non alam tersebut.

Baca: Sejumlah Hotel di Medan Ditutup Sementara untuk Cegah Penyebaran Covid-19

"Kita hari ini seperti layaknya berperang , menghadapi bencana, bencana non alam. Tidak ada negara satu pun di dunia ini siap menghadapi bencana non alam ini, pandemi global, virus Covid-19, " kata Doni.

Baca: Perpanjangan Pembatasan Kunjungan ke Candi Borobudur Dimulai Hari Ini

Oleh karena itu ia mengatakan , masyarakat harus bahu membahu bersama-sama menghadapinya. Salah satunya dengan patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani Corona.

"Jadi,  kalau ada satu-dua yang kurang jangan dicari cari kelemahannya. Mari kita saling memperkuat, mendukung satu sama lainnya, besar harapan kami, kita bisa bersama sama melalui masa sulit ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah belum memutuskan apakah akan memberlakukan karantina wilayah atau karantina total (Lockdown) untuk menanggulangi penyebaran virus Corona.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah sangat hati-hati dan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam memutuskan kebijakan apa yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari Pandemi Corona.

"Sekali lagi bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini betul betul hati hati,  diperhitungkan segala aspek. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi banyak faktor," kata Doni.

Berkaca pada kebijakan karantina wilayah yang dilakukan sejumlah negara, ternyata menurut Doni malah menimbulkan masalah baru. Diantaranya yakni terjadi penumpukan orang yang mengakibatkan cepatnya penularan virus Covid-19 itu.

"Terus berkaca pada sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata juga gagal, justru menimbulkan masalah baru. Terjadi penumpukan masyarakat dengan jumlah yang sangat besar sangat banyak. Apabila salah satu dari mereka ada yang terpapar, bisa dibayangkan betapa banyaknya warga yang tadinya negatif menjadi positif," katanya.

Doni menegaskan bahwa Karantina Wilayah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018, pasal 55 disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban apabila karantina tersebut nantinya diberlakukan. Diantaranya yakni memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Ditambah lagi dengan kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya ternak, jadi dua faktor itu," pungkasnya.