Virus Corona

BREAKING NEWS - Tidak Semua Daerah Dapat Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Deputi IV KSP menyampaikan, tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan PSBB.

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Virus Corona 

TRIBUNNEWS.COM - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP)  Juri Ardianto menyampaikan penjelasan mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Juri, PSBB merupakan kebijakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, yang diduga terinfeksi virus corona (COVID-19), sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut.

Juri mengatakan, pemerintah daerah (pemda) dapat menerapkan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Namun, tidak semua daerah dapat menerapkannya.

Baca: Dalam Penerapan PSBB, Pemerintah Perlu Lakukan Rapid Test Lebih Massal

Menurut Juri, penerapan PSBB di suatu wilayah harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes) terlebih dahulu.

Selain itu, penerapan PSBB juga harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap.

"Dengan pengertian ini, artinya tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan PSBB," terangnya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube BNPB, Rabu (1/4/2020) siang.

"PSBB harus didasarkan pertimbangan yg lengkap, komprehensif, menyangkut epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas dukunghan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan," sambung Juri.

Menurut Juri, daerah yang akan menerapkan PSBB juga harus memenuhi kriteria yang tidak sederhana.

Juri pun menyampaikan sejumlah kriteria daerah yang dapat menerapkan PSBB.

Halaman
123
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved