Anies Sampaikan ke Wapres: RS Swasta Mengeluh Tunggakan BPJS Tak Kunjung Dibayar

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ada 70 rumah sakit rujukan penanganan virus corona di ibu kota. Delapan diantaranya milik Pemprov DKI, sedangkan sisanya punya swasta.

Namun kendala tetap terjadi di lapangan, terkhusus pada rumah sakit swasta. Alasannya karena mereka tidak bisa lagi menampung pasien kasus COVID-19. Hal lainnya karena rumah sakit swasta tersebut terganjal masalah tunggakan BPJS yang belum dibayar pemerintah.

Padahal, mereka harus bergerak cepat menangani pasien dengan jumlah yang banyak.

Baca: Manchester United Incar Tiga Gelandang Inggris Termasuk Jadon Sancho

"Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihannya. Karena, mereka harus bergerak cepat, yang harus ditangani jumlahnya banyak," kata Anies dalam rapat via teleconference dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Kamis (2/4/2020) sore.

Baca: Ketua MPR: Meningkatnya Angka Pasien Corona yang Sembuh Menambah Optimisme

Kata Anies, jika pemerintah pusat dapat memberi kepastian soal tak adanya keterlambatan pembayaran, maka rumah sakit swasta mau menerima pasien COVID-19.

"Soalnya, hampir kalau ketemu kami, mereka bilangnya siap handle, tapi jangan telat dananya karena tidak ada dana untuk menalangi," imbuhnya.

Mendengar pernyataan Anies, Maruf menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan sudah mendata jumlah tunggakan BPJS yang jatuh tempo. Besarannya sedang dikalkulasi.

Ia pun mengatakan usulan Anies akan didukung, karena Maruf menganggap permasalahan ini merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan, tunggakan BPJS bisa segera diselesaikan. Saya sangat mendukung dan sudah saya sampaikan usulan ini. Kelihatannya, ini bagian dari yang menjadi prioritas," ungkap Ma'ruf.