Anies Sampaikan pada Pemerintah Pusat: Jakarta Butuh Percepatan Tes Covid-19

Pakar Epidemologi Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Rapid Test Lebih Massal

Diberitakan sebelumnya, dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona (Covid-19), Pakar Epidemologi FKM UI, Pandu Riono menilai perlu mengidentifikasi penduduk dengan melakukan rapid test yang lebih massal.

"Yang sekarang sudah dilakukan pemerintah kurang massal dan tidak menggunakan cara-cara yang kita harapkan bisa mengidentifikasi secara dini," kata Pandu dalam wawancaranya yang disiarkan langsung melalui YouTube Kompas TV, Rabu (1/4/2020) pagi. 

"Jadi kita perlu, karena semuanya hanya 10 persen, kalau kita mau menemukan 100, kita harus periksa 1.000," tambahnya.

Oleh karena itu, Pandu menilai pemerintah juga perlu menjalankan rapid test ini secara sistematik dengan berfokus pada penduduk yang berisiko.

Dengan demikian, diharapkan klaster-klaster penularan terbaru dapat teridentifikasi dan angka penularan Covid-19 dapat lebih ditekan.

"Kita perlu lagi fokus pada penduduk-penduduk yang beresiko dan tes ini kita lakukan secara sistematik," kata Pandu.

"Kita harus mengidentifikasikan klaster-klaster baru sehingga kita bisa stop di pencegahan, stop orang-orang yang tertular baru," tambahnya.

Hal ini karena, menurut Pandu, tugas yang harus dilakukan saat ini adalah menurunkan jumlah penularan yang terjadi.

Baca: Pemerintah Sudah Bagikan 191 Ribu APD dan 425 Ribu Rapid Test ke Seluruh Indonesia

Dengan begitu, diharapkan grafik penularan Covid-19 di Indonesia dapat menurun pada bulan yang akan mendatang.

"Karena tugas kita yang sekarang adalah merendahkan puncak (penularan), jadi flatten the curve, dan menunda supaya puncak yang tadi sudah rendah ini tidak terjadi dua bulan lagi tapi kita bisa tunda pada bulan yang akan datang," tutur Pandu.

"Sehingga, kapasitas layanan kesehatan bisa mampu merawat dan bisa menekan kematian yang ada," sambungnya.

Sementara itu, Pandu mengatakan, kebijakan PSBB ini merupakan kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan dalam menghadapi sebaran virus corona.

Meskipun, Pandu menyebutkan, kebijakan PSBB terbilang terlambat untuk diterapkan.

"Kebijakan PSBB ini saya salut sama pemerintah karena langsung mengimplementasikan, mendeklarasikan bahwa Indonesia dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat," ungkap Pandu.