Breaking News:

Virus Corona

Anggota Komisi V : Peraturan Luhut Ganggu Kepala Daerah Terapkan PSBB

Permenhub tersebut, angkutan roda dua boleh mengantar penumpang asal memenuhi protokol kesehatan.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ilustrasi: Ojek online tengah menungu orderan di Jalan Dr Satrio, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2020). Hari pertama penerapan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), beberapa aplikasi ojol tidak ada fitur menarik penumpang, hanya oe giriman barang dan pesanan makanan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan menilai peraturan Luhut Binsar Panjaitan menggangu kepala daerah dalam menerapkan Pembahasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), justru makin membuat mekanisme PSBB oleh pemerintah daerah ini makin sulit," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Senin (13/4/2020).

Pekan kemarin, Menko Kamaritiman dan Investasi Luhut yang kini Plt Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca: Korea Selatan Laporkan 91 Pasien Corona yang Kambuh, WHO Investigasi Fenomena Ini

Baca: Tunda Naik Gaji Hingga Copot Jabatan, Ini Daftar Sanksi yang Diterima PNS Apabila Nekat Mudik

Baca: Alami Gangguan Mental Setelah Melahirkan, Mulfia Tega Tega Bunuh Bayinya, Nikah di Usia 17 Tahun

Baca: Syarat Driver Ojol Boleh Bawa Penumpang selama PSBB, Bertentangan dengan Aturan Kemenkes?

Dalam Permenhub tersebut, angkutan roda dua boleh mengantar penumpang asal memenuhi protokol kesehatan.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya boleh mengakut barang.

Irwan menjelaskan, peraturan menteri seharusnya tidak perlu lagi, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang PSBB, sudah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah.

"Jadi PSBB cukup diatur oleh satu peraturan menteri yaitu peraturan Menteri Kesehatan," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Jika Kemenhub ingin membantu pemerintah daerah yang telah direstui permintaan PSBB, kata Irwan, Luhut dapat mengeluarkan surat edaran sesuai dengan materi teknis dari Peraturan Gubernur terkait PSBB di masing-masing daerah.

"Kalau banyak peraturan menteri akan bikin rumit pemerintah daerah yang melakukan PSBB, sehingga cukup surat edaran saja," tutur Legislator asal Kalimantan Timur itu.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020. Salah satu aturannya terkait pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan PSBB.

Dalam aturan tersebut, kendaraan baik sepeda motor atau kendaraan roda empat boleh mengangkut penumpang asalkan mengikuti protokol kesehatan. Aturan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, operator sarana dan prasarana transporasi darat, kereta api, laut dan udara.

“Untuk sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan seperti melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resminya, Minggu (12/4).

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved