Luhut Izinkan Ojol Bawa Penumpang, Anies Baswedan Melarang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan dua peraturan berbeda dan bertolak belakang saat situasi pandemi virus Corona 2019 atau Covid-19.

Menteri Perhubungan Ad Interim menetapkan peraturan tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, mengizinkan ojek online (ojol) mengangkut penumpang.

Sementara Anies Baswedan menetapkan Pergub yang melarang ojol membawa penumpang.

Perauran Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 18/2020 mengenai Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Wabah Covid-19.

"Garis besar peraturan ini mengatur tiga hal, yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020," ucap Juru Bicara/Staf Ahli Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu (12/4).

Baca: Viral Thread Orang Tua Paksa Anak Jadi Dokter, Psikolog Berikan Saran soal Pola Asuh

Baca: PSBB di Tangerang, Angkutan Umum Beroperasi Pukul 05.00 WIB hingga 19.00 WIB

Baca: Cara Belajar dari Rumah secara Online di TVRI Mulai Hari ini, Senin 13 April 2020, Catat Jadwalnya

Permenhub tersebut telah ditetapkan Menhub Ad Interim pada 9 April 2020, atau sehari sebelum berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu butir Pergub PSBB di Jakarta, melarang berbocengan mengendarai sepeda motor; kecuali penumpang mengenakan masker dan sarung tangan.

Menurutnya, Permenhub nomor 18/2020 mengatur tiga hal di antaranya pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

Permenhub nomor 18/2020 dibuat berdasarkan kondisi riil sekarang, pemerintah tak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian.

Peraturan tersebut berlaku untuk transportasi penumpang (kendaraan umum dan pribadi) serta transportasi barang/logistik, yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan mulai pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

“Inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Utamanya untuk masyarakat yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah,” sambungnya.

Adita menjelaskan Permenhub ini ditujukan bagi penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transporasi darat, kereta api, laut dan udara.

Juga untuk pengendara sepeda motor, pribadi maupun ojek online, tetap dapat mengangkut penumpang sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca: Achmad Yurianto Imbau Warga Jakarta Taati Aturan PSBB yang Ditetapkan Gubernur DKI Anies Baswedan

Baca: Pelanggar PSBB Jakarta Terancam Denda Hingga Rp 100 Juta, Anies Imbau Masyarakat di Rumah Saja

Adita menambahkan, Permenhub ini dibuat berdasarkan kondisi saat ini, tetapi pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang. Tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian.

"Peraturan tersebut akan mengatur transportasi penumpang kendaraan umum atau pribadi dan transportasi barang, mengenai ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan," ujar Adita.

Lanjut Adita, peraturan ini juga ditujukan baik untuk penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transporasi darat, kereta api, laut dan udara.

“Inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi khususnya bagi yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah dan untuk pemenuhan kebutuhan logistik,” kata Adita.

Peraturan Berbeda

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dishub DKI untuk membahas boleh tidaknya pengemudi ojek online (ojol) mengangkut penumpang selama masa Pembatasan Sosal Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Pembahasan katanya dilakukan pasca-terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran virus Corona.

Dalam Permenhub tersebut salah satunya mengatur mengenai operasional ojek online. Diatur, pengemudi ojol boleh mengangkut penumpang asalkan menaati protokol kesehatan yang ada.

Padahal, kata Sambodo, sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 yang mengatur PSBB di Jakarta dan menyatakan bahwa ojol dilarang mengangkut penumpang dan hanya boleh mengangkut barang.

"Jadi memang ada dualisme saat ini antara aturan Permenhub dan Pergub soal boleh tidaknya ojol bawa penumpang di masa PSBB ini," kata Sambodo, Minggu (12/4).

Adita Irawati mengatakan dengan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran virus Corona maka pengemudi ojek online dapat mengangkut penumpang dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan memenuhi protokol kesehatan.

"Seperti melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB dan juga melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan. Selain itu wajib menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit," katanya dalam video conference terkait penerapan Permenhub Nomor 18 tahun 2020, Minggu (12/4).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiayadi mengatakan, peraturan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Budi juga mengatakan, apabila peraturan ini telah ditetapkan maka ojek online dapat kembali diperbolehkan mengangkut penumpang. Dia pun meminta aplikator menyesuaikan dengan algoritma sesuai dengan protokol kesehatan.

"Kami harapkan di algoritma, yang boleh angkut pengemudi yang sesuai standard peraturan tadi, itu harus dikuatkan aplikator dan mereka mengatakan siap," katanya.

Budi meminta seluruh pihak baik petugas, masyarakat, pengemudi dan aplikator harus bersinergi dan bekerja sama dalam menjalankan perturan ini.

"Peraturan ini butuh kerja sama antara aplikator, pengemudi dan semua pihak. Pengawasan ini bukan hanya ke petugas tapi ke masyarakat juga," katanya.

Agar terang-benderang, kepolisian akan berkoordinasi dengan Dishub DKI untuk membahas hal ini serta menentukan seperti apa penerapannya terutama di wilayah DKI Jakarta.

"Kami akan bahas ini dengan Dishub DKI, agar ada kesesuaian aturan dan penerapannya terutama di wilayah DKI Jakarta," kata Sambodo.

Pembahasan kata dia akan dilakukan Senin (13/4) dan sangat mungkin melibatkan pihak lain di antaranya dari Kementerian Perhubungan.(Tribun Network/hdr/rey/bum)