Masukan Pemuda Terhadap Program Kartu Prakerja Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh pemuda dan pegiat ekonomi kreatif memberikan respon beragam atas kebijakan pemerintah yang meluncurkan program Kartu Prakerja.

Sebagaimana dijelaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meluncurkan pendaftaran program ini, Sabtu (11/4/1020) di Jakarta, Kartu Prakerja dapat menjadi solusi bagi para pekerja dan calon pekerja khususnya mereka yang terdampak akibat penurunan ekonomi disebabkan Covid-19.

Apresiasi antara lain dinyatakan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho.

Menurutnya, kebijakan Kartu Prakerja merupakan langkah tepat dan dibutuhkan khususnya oleh anak-anak muda dan kelas pekerja.

Baca: Cara Daftar Kartu Pra Kerja, Akses prakerja.go.id dan Siapkan KTP Sebelum Ikuti Tes

"Kebijakan Presiden Jokowi dan Menko Airlangga menyegerakan pendaftaran Kartu Prakerja kita apresiasi sebagai salah satu langkah sigap dalam situasi krisis akibat virus corona. Dalam situasi seperti ini penting bagi pemerintah untuk tetap menjaga dan meningkatkan semangat, juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kuncinya adalah dengan meluncurkan kebijakan yang dibutuhkan. Kartu Prakerja menurut saya adalah salah satunya," kata Dimas di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Dimas menilai momentum peluncuran Kartu Prakerja juga tepat secara waktu.

Di tengah pandemi COVID-19, banyak anak-anak muda yang harus bekerja di rumah (Work From Home).

Tak sedikit pula pekerja yang terpaksa di-PHK (Pemutusan Hak Kerja) karena dampak pandemi tersebut.

Selain apresiasi, program Kartu Prakerja juga mendapat masukan kritis.

Baca: Tembus 2 Juta Orang Terinfeksi Covid-19 di Dunia

Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor NU Yaqut Cholil Qoumas memuji kebijakan ini, namun berharap pemerintah dapat memastikan transparansi data dan kemudahan dalam proses registrasi secara terbuka untuk publik.

Dia mengaku menerima informasi yang memaparkan sekitar 80 persen peserta Kartu Prakerja berasal dari kementerian dan lembaga.

"Saya dengar info sejauh ini baru 20 persen yang dibuka ke publik. Jika benar begitu tidak heran ketika mengakses portal yang disediakan untuk pendaftaran, publik kesulitan untuk bisa masuk. Saya harap untuk gelombang pendaftaran berikutnya akan semakin mudah diakses secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat," ujarnya.

Tokoh muda yang akrab dipanggil Gus Yaqut ini juga mengingatkan agar dalam menjalankan program ini pemerintah mampu melibatkan seluruh elemen warga bangsa untuk menjadi mitra kerja sekaligus penerima manfaat.

Sementara itu, Sekretaris Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Sinurat mempertanyakan kompetensi para instruktur atau pengajar yang akan memberikan pelatihan pada peserta Kartu Prakerja.

"Saya melihat transparansi siapa yang akan memberikan pelatihan ini dan bagaimana pelatihan tersebut masih belum jelas. Apakah ada sertifikasi khusus atau tidak? Jangan sampai para pengajar ini nantinya diambil asal sehingga program ini tidak maksimal. Kita juga belum tahu benar bagaimana nantinya Balai Pelatihan Kerja (BLK) apakah siap secara fasilitas dan infrastrukturnya," katanya.

Sahat juga menyarankan nantinya pelatihan tidak disamaratakan karena setiap daerah memiliki potensi dan tantangan sumber daya manusia yang berbeda.

"Pelatihan di setiap daerah harus melihat potensinya dulu apakah pertanian, industri kreatif, kuliner, IT, menjahit, dan sebagainya. Oleh karena itu agar program ini berjalan maksimal maka harus ada relevansi dan spesifikasi dalam hal konteks ekonomi lokal, serta penyesuaian pelatihan dengan kapasitas peserta di setiap daerah," ujarnya.