Breaking News:

Virus Corona

PSBB Belum Optimal, Pemerintah akan Pasang CCTV di Pabrik dan Sidak Perkantoran 

Pemerintah menurut Doni meminta para manager perusahaan untuk bekerjasama mengikuti protokol kesehatan yakni memerintahkan karyawannya bekerja dari

Tangkapan Layar Kompas TV
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran Covid-19 di Jabodetabek masih belum optimal. 

Masih ada kegiatan perkantoran dan beroperasinya pabrik-pabrik.

"Yang masih belum optimal ini adalah terkait kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih tetap dipenuhi oleh warga masyarakat," kata Doni dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin, (20/4/2020).

Kementerian Perhubungan menurutnya belum bisa memenuhi permintaan penghentian moda transportasi umum massal, karena masih banyaknya penumpang akibat kegiatan perkantoran dan pabrik tersebut.

Baca: Kemenkumham Tak Jamin Napi Bebas akan Bertaubat? Kriminolog: Kita Tak Kunjung Dapat Penjelasan

"Kalau mereka tidak berangkat kerja maka konsekuensinya mereka dianggap bolos dan dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gajinya bahkan bisa juga di PHK karena tidak mengantor," katanya.

 Pemerintah menurut Doni meminta para manager perusahaan untuk bekerjasama mengikuti protokol kesehatan yakni memerintahkan karyawannya bekerja dari rumah. 

Pemerintah menurutnya akan memasang CCTV di pabrik dan Sidak di perkantoran untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan tersebut.

"Kemudian beberapa hasil rekomendasi yang disampaikan oleh pertemuan kemarin malam baik dari Kementerian atau lembaga yang dikoordinir oleh Kemenko Maritim dan Investasi yaitu memasang CCTV di sejumlah pabrik termasuk juga upaya yang lebih maksimal untuk melakukan sidak di perkantoran," tuturnya.

Baca: Nenek 72 Tahun di Banyumas Dinyatakan Sembuh dari Corona, Bupati Ajak Bertemu hingga Bersalaman

Bila masih adanya perkantoran dan pabrik yang beroperasi tidak sesuai dengan protokol kesehatan PSBB, maka menurut Doni pemerintah akan memberikan sanksi tegas, bahkan bisa pidana bila membahayakan kesehatan masyarakat. 

"Apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan maka beberapa langkah akan dilakukan mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi sebagaimana pasal 93 UU 6/2018 manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved