Presiden Jokowi Heran Ada Pihak Ragukan Transparansi Data Covid-19

TRIBUNNEWS.COM - Pada tayangan Mata Najwa bertajuk "Jokowi Dilanda Pandemi" pada Rabu (22/4/2020) , Presien Joko Widodo menerangkan perihal transparansi data.

Seperti diketahui, publik hingga sejumlah pihak meragukan angka kasus Covid-19 yang dicatat pemerintah.

Namun menurut Presiden, pihaknya telah membeberkan semua data dengan lengkap ke masyarakat.

"Saya menyampaikan itu karena di luar saya mendengar ucapan-ucapan bahwa pemerintah ini tidak terbuka, tetapi yang saya lihat yang tidak terbuka di sebelah mana," kata Jokowi.

Baca: Tanggapan Jokowi pada Kinerja Menkes Terawan: Tidak Ada yang Sempurna di Dunia Ini

Baca: Pembelaan Jokowi saat Pemerintah Disebut Lamban Tangani Corona: Tak Ingin Terburu-buru

Menurutnya, data yang ada merupakan hasil pengumpulan dari berbagai provinsi di Indonesia.

Sehingga semuanya sudah disatukan oleh Kemenkes dan Gugus Tugas Covid-19.

"Data itu kan kami peroleh dari kabupaten dari kota dari provinsi yang dikonsolidasikan kementerian kesehatan dan gugus tugas covid, menjadi sebuah data yang sudah terkonsolidasi," jelas Presiden.

Jokowi menilai, masyarakat saat ini juga bisa melihat angka kasus infeksi dan lainnya di situs daerah.

Bahkan Presiden heran dengan anggapan terkait tidak transparannya pemerintah terkait wabah.

"Saya kadang-kadang nggak ngerti," ujarnya.

Kemudian Najwa selaku pembawa acara menanyakan terkait pernyataan Jokowi tentang pembukaan informasi.

Menurut pertanyaan Najwa, pertengahan bulan lalu Presiden mengatakan tidak semua informasi bisa disampaikan agar tidak menyebabkan kepanikan.

Namun minggu lalu Jokowi memerintahkan agar pemerintah membuka informasi lengkapnya.

"Nggak, itu saya sampaikan awal-awal," ujar Jokowi.

"Awal-awal pada saat ditemukan pasien 01 02 saya menyampaikan agar hati-hati, menyampaikan informasi-informasi ke lapangan," tambahnya.

Menurutnya, kepanikan masyarakat tidak bisa ditanggulangi sistem kesehatan dalam negeri.

"Agar tidak membuat masyarakat itu panik, karena kalau panik sistem kesehatan nasional kita nggak akan mampu menangani ini," ungkap Presiden.

Presiden juga merujuk pada pengalaman beberapa negara maju yang kewalahan menghadapi lonjakan kepanikan warga.

"Kalau semua orang berbondong-bondong ke rumah sakit, meminta diperiksa minta dites nggak akan mampu, negara manapun nggak akan mampu, negara maju yang kita lihat sama," jelasnya.

Bahkan di negara maju dengan fasilitas medis yang modern roboh karena tidak mampu menanggulangi animo ketakutan warga.

"Karena kepanikan masyarakat, semua pengen ke rumah sakit, semua pengen dites ya sistem kesehatan nasional mereka yang sudah sangat modern pun juga roboh karena nggak mampu menangani itu. Itu yang kita jaga dari awal," beber Jokowi.

"Sehingga saya menyampaikan di awal-awal itu," tambahnya.

Menurutnya, pembukaan data secara transparan sangat penting untuk menyadarkan masyarakat.

Supaya lebih peduli dan waspada dengan ancaman pandemi dan lingkungan sekitarnya serta upaya apa yang harus dilakukan.

Jokowi menyebutkan tiga poin yang dia tegaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri ini.

"Tiga hal tadi saya sampaikan sejak awal, tes uji secara masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat. Saya sampaikan itu," tegasnya.

"Jadi data yang transparan itu sangat berhubungan dengan itu tadi."

Sementara itu menyoal pembukaan data PDP dan ODP serta prediksi angka kematian yang lebih tinggi oleh IDI, Jokowi mengatakan bahwa angka saat ini berasal dari seluruh daerah.

"Ya sebetulnya itu mudah, sekali lagi data yang kita peroleh itu kan dari daerah," jelasnya.

"Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas ke meskes data yang 100 itu dimana, terkena covid atau tidak," kata Presiden.

Menurutnya saat ini semua pasien yang meninggak dunia dengan gejala demam, panas, dan batuk akan dikuburkan dengan protokol Covid-19.

"Jadi aklau emmang ada data disampaikan saja, apasih sulitnya," tutup Jokowi.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)