Gugus Tugas Bentuk Sistem Satu Data Penanganan Virus Corona

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona atau Covid-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan pemerintah telah meluncurkan sistem bernama 'Satu Data'

Sistem tersebut merangkum data mengenai penanganan virus corona di Indonesia.

Baca: Gugus Tugas: Peningkatan Pasien Positif Corona Tambah Beban pada Fasilitas Kesehatan

Wiku mengatakan sistem ini dibuat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai transparansi serta integrasi data kasus dan penanganan virus corona dari pusat hingga daerah.

"Sesuai dengan arahan presiden mengenai keterbukaan informasi dan data yang di integrasikan di gugus tugas. Sebagai negara kepulauan, maka diperlukan kolaborasi yang kuat baik di tingkat pusat hingga daerah kabupaten kota sampai dengan RT dan RW. dalam rangka percepatan penanganan COVID-19," ujar Wiku di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Data ini atau yang akan kami sebut sebagai 'Satu Data' dalam hal ini merupakan navigator dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah dengan keputusan yang tepat sasaran," tambah Wiku.

Menurutnya, sistem ini akan menghubungkan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terkait data penanganan virus corona.

Dia mengatakan, sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang transparan terkait virus corona.

"Kami terus menyempurnakan sistem dan komponennya yang dapat diakses pada hari ke depan Indonesia secara terbuka dan transparan," ucap Wiku.

Wiku mengatakan sistem Satu Daya ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan mekanisme yang cepat dan valid untuk mendata besaran masalah terkait Covid-19 di seluruh Indonesia.

Pengimplementasian satu data, menurut Wiku memerlukan dukungan dari semua pihak.

Baca: Isu Kim Jong Un Meninggal: Sempat Ada Panic Buying, Diyakini Masih Hidup dan Tinggal di Wonsan

Gugus Tugas telah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk penyempurnaan sistem ini.

"Selama sepekan ini kami telah dan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terutama, Kementerian Kesehatan, Kementerian informasi kemudian juga dengan TNI dan Polri, dengan gugus tugas di daerah, dengan BPBD di daerah," pungkas Wiku.