Breaking News:

Virus Corona

Kritik Izin TKA, Sekjen MUI: Tugas Negara Berjuang Untuk Rakyat Bukan Kepentingan Lain

Ia heran dengan keputusan pemerintah yang memberikan izin pada para TKA yang dinilai melukai hati rakyat.

Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belakangan heboh pemberitaan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China akan didatangkan pemerintah pusat ke Sulawesi Tenggara di saat Indonesia tengah menghadapi berjuang melawan pandemi virus corona (Covid-19).

Hal tersebut dinilai melukai hati rakyat Indonesia, di saat banyak rakyat tidak bisa bekerja dengan normal, bahkan terjadi PHK masal.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas kembali mengingatkan kepada pemerintah bahwa tugas negara mengabdi dan berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya.

Baca: MAKI Sebut Buronan Nurhadi Bepergian dari Jaksel ke Cimahi Tiap Akhir Pekan, Tapi KPK Tak Bernyali

“Bagi mereka rakyatlah yang seharusnya berdaulat. Adapun tugas negara dan atau pemerintah adalah mengabdi kepadanya,” ujarnya Anwar dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).

Ia heran dengan keputusan pemerintah yang memberikan izin pada para TKA yang dinilai melukai hati rakyat.

Sekjen MUI itu juga heran kepada kementerian lembaga yang bersangkutan menyatakan ketidakberdayaannya dalam menghambat masuknya para TKA tersebut.

“Saya tidak tahu tapi saya hanya terheran-heran,” ujar Sekjen MUI, yang juga Ketua bidang ekonomi PP Muhammadiyah.

Baca: Wisatawan di Jeju Melebihi Jumlah yang Diperkirakan, Korea Selatan Waspada Penyebaran Virus Corona

“Kok ada seorang menteri yang memang bertanggung jawab terhadap masalah ketenaga kerjaan dan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran dan kebaikan bagi rakyatnya menyatakan dirinya tidak berdaya menghambat masuknya 500 orang tenaga kerja asing dari Cina tersebut,” lanjutnya.

Anwar Abbas mengatakan saat ini Indonesia telah merdeka, dan terbentuklah sistem pemerintahan baru dimana negara atau pemimpin tugasnya melindungi rakyat dan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pemimpin.

Kendati heran dengan sikap Negara atau kementeriaan terkait yang seolah lebih mengutamakan keinginan pemimpin daripada kedaulatan rakyat, Ia memaklumi situasi ini pasti berat untuk dihadapi menteri tersebut.

“Tapi saya yakin dan percaya bahwa situasi yang beliau hadapi  tersebut  jelas sangat berat dan  tidak mudah karena dia terjepit antara dua permintaan yaitu permintaan dari rakyat dan permintaan dari tuanku,” ujar Sekjen MUI tersebut

“Dan dia tampaknya lebih memilih untuk membela permintaan dari tuanku dan  bukan untuk mengabulkan permintaan dari  rakyatnya. Sikap ini tentu  jelas-jelas sangat menyedihkan dan memilukan hati kita sebagai anak bangsa yang cinta kepada negeri dan tanah airnya,” lanjutnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved