Breaking News:

Virus Corona

KPK Ingatkan Pemprov Papua Cermati Mekanisme Pemberian Bansos Covid-19

Terutama karena diperkirakan jumlah penerima yang bertambah sebagai dampak pandemi virus corona atau COVID-19

WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
BANTUAN TUNAI - Pemerintah Kota Tangerang, menyalurkan bantuan sosial jaring pengaman sosial dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga terdampak Covid-19, salah satunya di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Senin (4/5/2020). Bantuan langsung uang tunai sebesar Rp 600/kk/yang akan diberikan selama 3 bulan ini untuk meringankan beban warga yang mengalami kesulitan mencari nafkah karena terdampak Covid-19. Dengan bantuan ini warga diharapkan dapat memanfaatkannya untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 dengan membeli sembako. Warga menyambut gembira penyaluran bantuan tunai ini karena sangat membantu perekonomian keluarganya yang sedang sekarat. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembenahan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-Provinsi Papua.

Hal ini untuk memastikan bansos yang dialokasikan tepat guna dan tepat sasaran.

Baca: Disebut Tak Punya Nyali Tangkap eks Sekretaris MA Nurhadi, Ini Respons KPK

Terutama karena diperkirakan jumlah penerima yang bertambah sebagai dampak pandemi virus corona atau COVID-19.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK dengan Sekda, Inspektur dan Kepala OPD Pemprov Papua melalui video telekonferensi, Selasa (5/5/2020), KPK meminta agar dalam penyaluran bansos tetap memperhatikan kaidah-kaidah aturan yang ada.

"Hal tersebut merespons kendala yang dihadapi pemda terkait hambatan sosial seperti warga yang menolak pembuatan KTP karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding lewat keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).

"Namun, KPK mengingatkan pada masa pandemi saat ini prioritas yang harus dilakukan pemda adalah memastikan bansos dapat menjangkau kepada semua masyarakat yang terdampak dan bergantung pada bantuan pemerintah," sambungnya.

Kata Ipi, KPK lantas juga mengingatkan agar mekanisme pemberian bansos dapat mengantisipasi terjadinya duplikasi bantuan ataupun penyaluran bantuan fiktif.

Sebab, dijabarkannya, pada rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan yang dilakukan KPK pada November 2019, KPK menemukan 89% atau sekira 1,5 juta data penduduk Papua penerima bansos dari total sekitar 1,69 juta penduduk tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved