Ombudsman Sarankan Pemerintah Beri Bantuan Berbentuk Uang Tunai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih, menyarankan pemerintah pusat meninjau kembali mekanisme pemberian bantuan sosial dengan cara mengirimkan paket sembilan bahan pokok (sembako) ke rumah warga.

Menurut dia, pengiriman bantuan sosial natura (barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang) rawan disalahgunakan terutama di daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Baca: Perampok di Depok Nekat Beraksi di Keramaian, Sempat Pecah Kaca Mobil Hingga Todong Senjata Api

“Buang bansos natura. Ganti BLT (Bantuan Langsung Tunai,-red) transfer ke rekening dan angka Rp 1,5 juta per rumah tangga. Rp 1,5 juta itu hanya cukup untuk makan satu rumah tangga. Ya, seminim-minimnya,” kata Alamsyah, di sesi diskusi Politisasi Dana Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada Serentak 2020, Selasa (5/5/2020).

Dia menjelaskan, masyarakat Indonesia memandang bansos sebagai bantuan subsidi.

Tujuan utama bansos adalah untuk membuat orang tetap di rumah selama pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), bukan hanya untuk mengatasi kehilangan daya beli.

Baca: Agar Sobat Ambyar Tak Mendekat ke Rumah Duka karena Covid-19, Polres Ngawi Lakukan Penyekatan

Dia menilai kekeliruan skematik bansos dan ketidaktegasan pengendalian dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan memperlama masa pemulihan dan kebutuhan anggaran akan membengkak.

Untuk itu, kata dia, skema bansos harus dibuat menjadi lebih sederhana dengan nilai lebih signifikan.

Baca: Sosok Didi Kempot di Mata Sobat Ambyar, Selalu Ulurkan Tangan untuk Bersalaman

Bantuan pangan dan bantuan tunai dengan pembagian berdasarkan area penerapan PSBB 30 persen dan non PSBB 70 persen dan hindari skema yang rawan kepentingan politik praktis.

“(Bantuan,-red) saya melihat sama ada yang pakai gambar (kepala daerah,-red). Akar semua ini skema bansos masih natura. Kalau transfer rekening selesai. Orang mau tarok (Foto,-red) Bupati di mana? Di kartu atm,” kata dia.

Sementara itu, dia melanjutkan, pemerintah daerah berperan mendata warga-warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

“Pemda menambah jumlah sasaran dari yang dialokasikan pusat. Sehingga bansos berjalan efektif,” ujarnya.

Mengenai usulan pemberian uang Rp 1,5 juta kepada warga sudah disampaikan kepada pemerintah.

“Kami sudah menyampaikan saran. Saya tidak mau mengejar politisi. Jauh lebih baik matikan skema bansos natura. Transfer rekening. Dengan cara begitu (menutup peluang politisasi bantuan sosial,-red)” tambahnya.