Breaking News:

Virus Corona

MUI Pertanyakan Sikap Ketegasan Pemerintah Terkait PSBB

Sekjen MUI, Anwar Abbas meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran Covid-19.

Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia mempertanyakan sikap pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sekjen MUI, Anwar Abbas meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran Covid-19.

"Apakah sudah terkendali atau belum?," ujarnya saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).

Hal itu menurutnya sangat penting bagi MUI untuk dijadikan dasar untuk menjelaskan dan menentukan sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan oleh umat terkait dengan fatwa MUI.

Baca: Perludem: Perppu Pilkada Belum Cakup Kebutuhan di Masa Pandemi Corona

Supaya tidak terjadi kebingungan dikalangan umat.

"Agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sehubungan dengan adanya kebijakan-kebijak baru yang dibuat oleh pemerintah seperti melonggarkan PSBB dan pembukaan bandara serta dibolehkannya pengoperasian semua moda angkutan yang ada," ujar Anwar Abbas.

Dalam fatwa MUI no. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 pada poin ke-4 menyatakan bahwa dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut.

Baca: Presiden Joko Widodo Meminta Masyarakat Berdamai dengan Virus Corona, Apa Maksudnya?

Umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat berjamaah di kawasan zona merah, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing.

Baca: 14 Migran India Tewas Tertabrak Kereta Barang saat Berjalan Pulang Melintasi Rel

Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan shalat Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Umat Islam juga dilarang menghadiri pengajian umum dan majelis taklim selamat tanggap virus corona.

Namun, jika ada ketegasan dari pemerintah tentang pelonggaran PSBB, MUI kembali mewajibkan umat Islam menyelenggarakan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan banyak orang secara berjamaah, seperti shalat dan pengajian.

"Tetapi jika pemerintah menganggap bahwa kondisi sudah terkendali maka dalam fatwa MUI menyatakan bahwa umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19," ujar Sekjen MUI.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved