Breaking News:

Virus Corona

Tim Pengawas Covid-19 DPR RI Kritik Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga

Dia menilai wabah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak terbesar, sektor ekonomi.

Ist
Tim Pengawas Covid-19 DPR RI mendatangi Gugus Tugas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jum'at (8/5/2020). (Istimewa). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pengawas Covid-19 DPR RI mendatangi Gugus Tugas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jum'at (8/5/2020).

Tim memberikan banyak masukan kepada Gugus Tugas agar memaksimalkan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam penanganan wabah Covid-19.

"Gugus Tugas harus terus menjembatani agar tdk ada tabrakan antar institusi dalam kementerian dan lembaga terkait penanganan Covid-19," kata Anggota Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, Siti Mukaromah.

Baca: Jam Kerja Tak Manusiawi dan Berisiko, Berapa Sebenarnya Besaran Gaji ABK di Kapal Ikan Asing?

Sinergitas antara pusat dan daerah, lanjut Erma juga sangat minim dan perlu terus dimaksimalkan.

Ini terbukti dalam beberapa kasus terlihat belum sejalan antara kebijakan pusat dengan daerah. 

Dia menilai wabah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak terbesar, sektor ekonomi.

Dalam hal ini, gugus tugas belum secara maksimal mengagregasi peran masyarakat sipil termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca: Pengakuan Ferdian Paleka soal Prank Bingkisan Sampah, Awal Muncul Ide, Sebut Video Ini Hoax

"Kami berharap Gugus Tugas dapat menjadi pionir melakukan mediasi seluruh kepentingan untuk menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Gugus Tugas sebaiknya mengintegrasikan Kementerian dan Lembaga sehingga tidak ada mispersepsi antara Kementerian dan Lembaga maupun antara pusat dengan daerah agar tidak membingungkan masyarakat," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Tim Pengawas juga menilai, pelaksanaan program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang terlambat sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Baca: BP2MI: 34 Ribu Lebih Pekerja Migran Indonesia Akan Pulang ke Tanah Air

Seharusnya bantuan bisa lebih cepat dan merata sehingga mereka yang berdampak tidak sampai resah sehingga terdorong untuk kembali ke desa-nya.

Erma menepis anggapan bahwa DPR tidak bekerja dalam penanganan Covid-19.

Hingga saat ini, contoh di Komisi VI DPR dimana Erma ada dalam komisi tersebut sudah 20 kali dilakukan rapat secara virtual.

Dan semua rapat tersebut adalah berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 baik dilihat dari sisi penanganan kesehatan ekonomi dan juga bagaimana DPR melakukan pengawasan atas kinerja eksekutif.

Secara pribadi maupun dalam payung partai dan organisasi, anggota DPR sudah bergerak termasuk di Daerah Pemilihan masing-masing untuk membagikan bahan pokok, handsanitizer, masker, nasi kotak, Alat Pelindung Diri (APD) untuk Rumah Sakit, dan sebagainya. 

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved