Breaking News:

Virus Corona

Haris Azhar Minta Polri Kaji Pemidanaan Terhadap Penyebar Hoaks Terkait Corona

penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks itu tidak tepat. Salah satu contohnya terhadap aktivis, Ravio Patra.

LinkedIN
Ravio Patra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menyoroti upaya aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap para terduga pelaku penyebaran informasi hoaks terkait pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks itu tidak tepat. Salah satu contohnya terhadap aktivis, Ravio Patra.

Baca: Telat Dapat Sarapan, Bule Ini Mengamuk di Kantor Satpol PP

“Pemidanaan dalam kasus hoaks (melihat dari,-red) substansi hukum materil apa dari kasuistis tidak layak dipidana. Puluhan orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana hoaks,” kata Haris, di sesi diskusi “Melindungi Demokrasi di Saat Bencana”, Senin (11/5/2020).

Dia menjelaskan pemerintah telah salah memposisikan diri terkait penegakan hukum dibidang penyebaran informasi.

Selama ini, penyebaran informasi Covid-19 hanya terpusat di Jakarta.

Baca: Donald Trump Pangkas Dana untuk Peneliti Covid-19 yang Bekerjasama dengan Laboratorium Wuhan

Sementara, di daerah tertentu terjadi tumpang tindih informasi yang mengakibatkan anti informasi.

Pada saat masyarakat mencoba mencari informasi sendiri dan menyebarluaskan justru diproses hukum.

“Saya mendampingi dua kasus yang dipidana (akibat diduga menyebarkan,-red) hoaks. Dia mempertanyakan apakah berita ini benar? Malam hari dia dijemput Bareskrim diperiksa sampai dinihari tanpa didampingi pengacara,” kata dia.

Baca: Hasil Analisis Rumah Sakit, Kasus Corona Pertama di Perancis Terjadi Sejak November 2019

Dia mencontohkan upaya penegakan hukum terhadap Ravio. Ravio diproses hukum atas dugaan menyebarluaskan pesan provokatif melalui aplikasi Whatsapp.

“Akun (Ravio,-red) dipakai membangun fitnah. Mengajak melakukan upaya melawan negara dan menindak. Polisi tidak pernah mengambil keterangan dari Ravio. Apakah betul (akun,-red) dibajak atau tidak,” kata dia.

Seharusnya, pada situasi pandemi saat ini, kata dia, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat terkait akses keterbukaan informasi.

Apalagi, dia menilai, pemerintah masih mempunyai kekurangan terkait memberikan akses informasi kepada masyarakat.

“Ada informasi dibuka kerjasama. Begitu ada masyarakat mempetanyakan atau menguji justru ditangkal. Kapan negara harus melindungi tidak melindungi. Ketika negara harus menghormati, tetapi peran aktif memproteksi. Ketika memproteksi malah dibiarkan,” tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved